Praktisi Hukum: Pembentukan Opini Berperan Besar dalam Stabilitas Politik dan Geostrategis

FRAMING atau pembentukan opini dinilai kerap digunakan sebagai instrumen dalam menciptakan ketidakstabilan politik dan geostrategis. Hal tersebut disampaikan praktisi hukum, Agus Widjajanto, dalam analisisnya terkait dinamika global hingga kasus dalam negeri.

Agus menjelaskan bahwa framing merupakan teknik mempengaruhi opini publik dengan menyajikan informasi dalam konteks tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan melalui penyajian informasi selektif, penggunaan emosi, serta pembentukan narasi sederhana yang mudah diterima publik.

Belajar dari Sejarah: Kasus Nayirah dan Invasi Irak

Agus mencontohkan bagaimana praktik framing pernah terjadi dalam sejarah internasional, khususnya menjelang invasi Irak oleh Amerika Serikat yang berujung pada jatuhnya Saddam Hussein.

Baca juga : Analis Prediksi Politik Indonesia Baru Memanas pada 2027-2028

Salah satu contoh klasik adalah kisah Nayirah al-Sabah yang memberikan kesaksian emosional pada 10 Oktober 1990 di hadapan Congressional Human Rights Caucus di Amerika Serikat. Nayirah mengklaim tentara Irak mencabut bayi-bayi dari inkubator di rumah sakit Kuwait hingga meninggal dunia.

Kesaksian tersebut mengguncang opini publik Amerika dan dikutip oleh Presiden George H. W. Bush untuk membenarkan intervensi militer. Namun, belakangan terungkap bahwa Nayirah adalah putri Duta Besar Kuwait untuk AS, dan kesaksiannya disusun oleh firma humas Hill & Knowlton tanpa bukti valid.

“Ini menjadi contoh klasik bagaimana propaganda digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan keputusan politik,” ujar Agus dalam keterangan resminya pada wartawan, Selasa (24/3/2026).

Baca juga : IHSG Hari Ini, Rabu 3 September 2025: Diprediksi Bergerak Menguat

Potensi Eskalasi Geostrategis Global

Ia juga menyinggung kasus terbaru yang berpotensi memicu konflik besar, yakni dugaan upaya pencurian jet tempur MiG-31 milik Rusia oleh intelijen Ukraina dan Inggris.

Menurut laporan Dinas Keamanan Federal Rusia, rencana tersebut melibatkan upaya menyuap pilot Rusia dengan imbalan jutaan dolar dan kewarganegaraan asing untuk diterbangkan ke pangkalan NATO di Rumania. “Jika tidak terbongkar, ini bisa menjadi provokasi yang berujung konflik lebih luas,” kata Agus.

Analisis Kasus Lokal

Lebih lanjut, Agus mengaitkan fenomena framing dengan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang diduga melibatkan empat oknum anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Ia mengatakan, mengapresiasi langkah cepat Tentara Nasional Indonesia yang segera menangkap dan mengumumkan pihak yang diduga terlibat. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan menuju transparansi dalam menjaga kepercayaan publik.

Namun, ia mengingatkan agar publik  tidak mudah terprovokasi dan tetap menunggu proses penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer TNI hingga tuntas. "Jangan sampai kita diadu domba oleh pihak tertentu yang ingin menciptakan ketidakstabilan. Berikan ruang bagi penegak hukum untuk mengungkap fakta yang sebenarnya,” katanya.

Ia mengatakan, berdasarkan perkembangan kasus yang ada saat ini, kemungkinan adanya pihak ketiga yang berupaya menciptakan framing untuk mendiskreditkan institusi TNI dan pemerintah bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Itu salah satunya terlihat dari pertanyaan mengapa rekaman CCTV tidak dihilangkan jika aksi tersebut dilakukan secara profesional. Agus mempertanyakan motif di balik aksi tersebut, terutama setelah disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR pada tahun sebelumnya.

“TNI tidak lagi terjebak pada praktik defensif. Transparansi menjadi kunci dalam membangun kredibilitas,” pungkas Agus.