Pengamat: Harus Ada Mitigasi Dini untuk Cegah Ancaman 'Jawa Spring'

ANALIS  dan pengamat politik, Boni Hargens, mengatakan, dinamika massa yang berkembang saat ini bukanlah reaksi sesaat, melainkan ledakan dari akumulasi keresahan panjang. Ia mengatakan, pemerintah harus merespons dengan tepat agar situasi tersebut tidak mengganggu stabilitas politik dan menghambat kinerja pemerintahan. Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif untuk meredam potensi eskalasi.

Boni mengatakan, ia mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar pejabat publik bersikap rendah hati serta siap menerima koreksi rakyat. Ia menilai pernyataan tersebut merupakan refleksi moral penting bagi seluruh pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia juga menyinggung sikap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat menunjukkan ketidakpuasan atas sikap anggota DPR terkait kenaikan tunjangan.

Dikatakan Boni, aksi massa di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir dinilai bukan sekadar ekspresi kekecewaan publik terhadap parlemen. Fenomena ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Apabila tidak diantisipasi, dinamika tersebut berpotensi berkembang menjadi gerakan kolosal yang disebut analis politik Boni Hargens sebagai ancaman 'Jawa Spring'.

Baca juga : PDIP Minta Tunjangan Rumah DPR Dibatalkan

Boni mengaitkan meningkatnya aksi demonstrasi dengan penolakan kenaikan pajak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang kemudian menyebar ke wilayah lain. Menurutnya, sejak peristiwa Pati, telah tampak adanya potensi lahirnya gerakan besar. “Pati memiliki sejarah panjang dalam perlawanan terhadap rezim kolonial. Potensi simbolik itu bisa menjadi pemicu gerakan yang lebih luas,” ujar Boni dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8).

Untuk mencegah eskalasi lebih jauh, Boni menilai pemerintah dan seluruh institusi negara perlu segera merumuskan langkah mitigasi dini. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dengan pendekatan intelligence-led policy, yakni kebijakan berbasis informasi intelijen yang akurat, murni, dan tidak terkontaminasi kepentingan politik. Menurutnya, hanya dengan data yang bersih, kebijakan publik dapat disusun secara efektif dan tepat sasaran.

Ia juga mengingatkan adanya risiko penyusupan oleh pihak ketiga atau free riders yang berupaya membenturkan masyarakat dengan aparat keamanan. “Upaya bentur-membenturkan hanya akan memperumit keadaan dan menimbulkan bencana yang lebih besar,” tegasnya. Langkah pencegahan dini, menurut Boni, mutlak diperlukan demi menjaga stabilitas nasional serta melindungi kepentingan rakyat dan negara. (H-3)