Proses Hukum Pelaku Kekerasan pada Aksi Unjuk Rasa Harus Dilakukan Transparan

KETUA Umum DPP Gempar Indonesia, Yohanes Sirait, mengatakan, seruan perdamaian atas peristiwa yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 harus terus dilakukan. Ia mengatakan, kekisruhan harus segera diakhiri demi menghindari jatuhnya korban jiwa.Namun, ia juga meminta pemerintah untuk meningkatkan transparansi hukum di Tanah Air.

 “Tanpa mengurangi tujuan aspirasi masyarakat, mari segenap elemen bangsa berdamai. Enough is enough,” ujarnya usai menghadiri silaturahmi Presiden RI dengan tokoh agama, pimpinan parpol, organisasi kepemudaan, dan serikat buruh di Istana Negara, Senin (1/9).

Ia menilai aksi anarkis yang terjadi telah mencederai demokrasi sekaligus merugikan banyak pihak. Yohanes menekankan agar seluruh pelaku kekerasan, baik dari kelompok masyarakat maupun oknum aparat, diproses hukum secara transparan. Ia menyoroti kasus meninggalnya Affan Kurniawan yang menurutnya harus mendapatkan perhatian serius dan diselesaikan dengan keadilan.

Baca juga : Pengamat: Kasus Tewasnya Affan Harus Diusut Tuntas

Dalam pertemuan dengan Presiden, Yohanes menyebut Presiden Prabowo memahami dinamika yang terjadi saat ini, termasuk gelombang aspirasi masyarakat. Menurutnya, Presiden juga menyadari faktor pemicu seperti gaya hidup mewah pejabat dan praktik korupsi. “Presiden berkomitmen untuk melawan perilaku koruptif dan menegakkan pemerintahan bersih,” kata Yohanes.

Peran Masyarakat

Yohanes juga mengatakan, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tetapi membutuhkan peran masyarakat. Ia mencontohkan praktik suap yang kerap dialami masyarakat dalam mengurus izin. “Kalau kita tidak berani menolak dan melapor, maka praktik ini akan terus terjadi. Ini bukan tugas Presiden saja, masyarakat harus ikut terlibat,” tambahnya.

Gempar juga mendorong agar dialog dijadikan solusi penyelesaian. Yohanes menyambut baik langkah Presiden yang menyediakan waktu empat jam untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Ia berharap DPR dapat melakukan hal serupa. “Ada 580 anggota DPR RI, ayo terima perwakilan masyarakat dan dengarkan aspirasi mereka,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Gempar Indonesia, Petrus Sihombing, mengingatkan pejabat negara untuk tidak memamerkan gaya hidup mewah. Ia menilai sikap hedon pejabat di media sosial berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat kecil. “Ini bisa melukai perasaan publik,” ujarnya. Namun, Petrus juga menegaskan bahwa alasan apapun tidak membenarkan kerusuhan dan penjarahan. Ia meminta aparat bertindak tegas agar rasa aman tetap terjaga di tengah masyarakat.