Blockchain untuk APBD: Jalan Baru Transparansi Anggaran Daerah

TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan. Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun dan mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, di mata publik, APBD kerap dipersepsikan sebagai dokumen yang rumit, tertutup, dan sulit dilacak realisasinya. Sebagian kecil masyarakat mengetahui anggaran ada, tetapi sering kali tidak tahu secara terperinci ke mana dana itu mengalir dan bagaimana ia digunakan. Di sinilah teknologi menawarkan peluang baru, salah satunya melalui teknologi blockchain.

 

Baca juga : Epidemiolog Sebut Ada Dilema Penetapan KLB Penyakit atau Keracunan Makanan di Daerah

KEPERCAYAAN DAN INTEGRITAS

Sejumlah negara telah menerapkan teknologi blockchain dalam pemerintahan mereka untuk menjawab persoalan kepercayaan dan integritas data. Estonia menggunakan blockchain untuk mengamankan data publik seperti pajak, layanan kesehatan, dan administrasi pemerintahan guna mencegah manipulasi data.

Uni Emirat Arab, khususnya Dubai, menerapkan blockchain pada dokumen pemerintah, kontrak, dan transaksi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Swiss memanfaatkan blockchain di tingkat kantor untuk layanan administrasi dan sistem keuangan publik yang menuntut kepastian hukum dan audit yang kuat.

Baca juga : BPKP Ungkap Anggaran Daerah tak Efisien Mencapai Rp141 Triliun

Sementara itu, Georgia menggunakan blockchain untuk pencatatan pertanahan guna mengatasi sengketa kepemilikan dan pemalsuan dokumen. Contoh-contoh itu menunjukkan blockchain tidak digunakan untuk spekulasi, tetapi sebagai alat tata kelola guna memastikan data publik tercatat secara transparan, dapat ditelusuri, dan sulit dimanipulasi.

Blockchain kerap diasosiasikan dengan bitcoin dan aset kripto. Padahal, inti teknologi itu bukanlah spekulasi harga, melainkan sistem pencatatan digital yang transparan, dapat ditelusuri, dan sulit dimanipulasi. Setiap data yang masuk ke blockchain tercatat secara permanen, terhubung satu sama lain, dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan jaringan. Prinsip itulah yang membuat blockchain relevan untuk menjawab persoalan klasik dalam pengelolaan APBD, yaitu persoalan kepercayaan.

Dalam sistem anggaran konvensional, data keuangan tersimpan di berbagai basis data yang terpisah, dikelola institusi berbeda, dan bergantung pada otoritas tertentu. Celah manipulasi, keterlambatan laporan, hingga ketidaksinkronan data sering kali tidak terhindarkan.

Blockchain menawarkan pendekatan berbeda. Setiap tahapan pengelolaan APBD mulai perencanaan, pengesahan, pengadaan, hingga pembayaran dapat dicatat dalam satu sistem buku besar digital yang sama. Dengan demikian, alur anggaran menjadi lebih mudah ditelusuri dan diawasi.

Penerapan blockchain dalam APBD bukan berarti membuka seluruh data keuangan tanpa batas. Justru sebaliknya, teknologi itu memungkinkan pengaturan tingkat akses yang jelas. Data sensitif tetap dapat dilindungi, sementara informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti nilai proyek, waktu pelaksanaan, dan progres realisasi dapat diakses secara transparan. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari ekosistem pengawasan.

 

PENCEGAHAN MANIPULASI DATA. 

Manfaat lain yang tak kalah penting ialah pencegahan manipulasi data. Dalam blockchain, setiap perubahan tercatat dengan jejak waktu (timestamp) dan identitas pihak yang melakukan perubahan. Itu menciptakan efek jera sekaligus disiplin baru dalam birokrasi (bagi siapa yang bermain curang akan langsung dapat diketahui jaringan).

Aparatur daerah bekerja bukan hanya diawasi atasan, melainkan juga oleh sistem yang objektif dan tidak bisa 'diajak kompromi'. Transparansi tidak lagi bergantung pada niat baik, tetapi pada desain teknologi.

Selain itu, blockchain berpotensi memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBD. Proses tender yang selama ini rawan kecurigaan dapat dicatat secara terbuka: kapan dokumen diunggah, siapa yang ikut, dan bagaimana keputusan diambil. Dengan jejak digital yang permanen, ruang untuk praktik tidak sehat menjadi semakin sempit. Bagi pelaku usaha lokal dan UMKM, sistem yang lebih transparan berarti kesempatan yang lebih adil.

Namun, penting untuk menegaskan bahwa blockchain bukan solusi instan. Ia bukan obat mujarab yang otomatis menghapus korupsi atau ketidakefisienan. Teknologi hanya alat; keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan regulasi, kualitas data awal, dan budaya birokrasi. Jika data yang dimasukkan sejak awal sudah bermasalah, blockchain hanya akan mengabadikan masalah tersebut dalam bentuk digital (tetapi akan menjadi bumerang bagi yang memasukkannya). Karena itu, penerapan blockchain harus didahului pembenahan tata kelola dasar.

Dalam konteks provinsi dan kabupaten/kota, pendekatan bertahap menjadi kunci. Tidak perlu langsung menerapkan blockchain untuk seluruh APBD. Pilot project pada sektor tertentu, misalnya belanja modal atau proyek infrastruktur, dapat menjadi langkah awal yang realistis. Dari sana, pemerintah daerah bisa mengevaluasi manfaat, tantangan, serta respons publik sebelum memperluas penerapan.

Bagi masyarakat, kehadiran blockchain dalam pengelolaan APBD juga memiliki nilai edukatif. Publik diajak memahami bahwa anggaran bukan sekadar angka, melainkan juga proses yang bisa diawasi bersama. Transparansi yang nyata berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan.

Lebih jauh lagi, penerapan blockchain di tingkat daerah dapat menjadi fondasi transformasi digital pemerintahan. Ia sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, keterbukaan informasi publik, dan penggunaan teknologi untuk pelayanan yang lebih baik. Pada era ketika kepercayaan publik menjadi aset langka, inovasi semacam itu layak dipertimbangkan secara serius.

Namun, perlu ditegaskan bahwa penerapan blockchain dalam pengelolaan APBD bukan semata persoalan teknologi, melainkan juga cerminan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun pemerintahan yang bersih. Blockchain tidak akan bekerja efektif jika tidak disertai komitmen politik untuk membuka data, menerima pengawasan publik, dan menindak penyimpangan. Tanpa itu, teknologi secanggih apa pun berisiko menjadi sekadar hiasan digital.

Penerapan blockchain juga tidak otomatis menjamin bahwa seluruh dana APBD akan tepat sasaran. Namun, ia menciptakan kondisi untuk setiap aliran anggaran dapat ditelusuri, setiap perubahan tercatat, dan setiap keputusan meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus.

 

MENJAWAB KEBUTUHAN LOKAL

Dalam sistem seperti itu, ruang bagi manipulasi menjadi semakin sempit, sementara biaya dan risiko untuk melakukan korupsi meningkat tajam. Transparansi tidak lagi bergantung pada niat baik semata, tetapi diperkuat desain sistem yang memungkinkan publik ikut mengawasi. Di situlah blockchain berfungsi bukan sebagai pengganti integritas, melainkan sebagai alat untuk mengujinya.

Pada akhirnya, blockchain untuk APBD bukan tentang mengikuti tren global, melainkan tentang menjawab kebutuhan lokal akan transparansi dan akuntabilitas. Ia menawarkan cara baru melihat anggaran daerah: bukan sebagai dokumen elitis yang hanya dipahami segelintir orang, melainkan sebagai catatan publik yang bisa ditelusuri dan diawasi bersama. Jika dikelola dengan hati-hati dan bertanggung jawab, blockchain bisa menjadi jalan baru menuju transparansi anggaran daerah yang lebih sehat dan berkelanjutan.