3 Prajurit RI Terluka di Libanon, Indonesia Desak PBB Bertindak Tegas

PEMERINTAH Indonesia mengecam keras ledakan yang melukai tiga personel pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia di Libanon selatan. Insiden yang terjadi pada Jumat (3/4) di wilayah El Addaiseh ini menambah daftar panjang ancaman terhadap pasukan RI di misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Peristiwa tersebut menjadi insiden serius ketiga dalam sepekan terakhir yang melibatkan personel Indonesia, memicu keprihatinan mendalam dari pemerintah.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu (4/4), Indonesia menegaskan bahwa rangkaian insiden berulang ini tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apa pun.

Baca juga : Lagi, 3 Pasukan Indonesia Jadi Korban Ledakan di Fasilitas PBB Libanon

“Serangan atau insiden yang terjadi berulang kali seperti ini tidak dapat diterima. Terlepas dari apapun penyebabnya, kejadian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan segera perlindungan bagi pasukan perdamaian PBB di tengah situasi konflik yang semakin berbahaya,” tegas Kemenlu.

Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil langkah konkret. Termasuk di dalamnya investigasi menyeluruh terhadap seluruh insiden yang menimpa pasukan UNIFIL.

Selain itu, pemerintah juga mendorong digelarnya pertemuan negara-negara kontributor pasukan guna mengevaluasi kondisi keamanan dan memperkuat sistem perlindungan bagi personel di lapangan.

Baca juga : Bukan Insiden Biasa! Serangan Israel Dinilai Ancam Perdamaian Dunia

Kemenlu menegaskan pentingnya penyelidikan yang cepat, transparan, dan akuntabel untuk mengungkap fakta di balik insiden tersebut.

“Indonesia kembali menyerukan dilakukannya penyelidikan segera, menyeluruh, dan transparan untuk mengungkap fakta, termasuk kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab. Akuntabilitas penuh harus ditegakkan,” lanjut pernyataan tersebut.

Pemerintah juga menyampaikan harapan agar para personel yang terluka segera pulih, sekaligus memberikan solidaritas kepada korban dan keluarga yang terdampak.

Indonesia menegaskan bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian merupakan prioritas mutlak yang tidak dapat ditawar.

“Keselamatan dan keamanan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar. Setiap tindakan yang membahayakan mereka merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban,” tutup Kemenlu. (Z-10)