Pertama sejak 2006, RI akan Pimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB Pekan Depan

REPUBLIK Indonesia resmi memulai peran bersejarahnya sebagai pemimpin pelaksanaan Sidang ke-61 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026. Momen ini menjadi tonggak sejarah baru karena untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi sejak badan tersebut dibentuk pada tahun 2006.

Berdasarkan keterangan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, rangkaian sidang akan dibuka dengan segmen tingkat tinggi (High-Level Segment) pada 23-25 Februari 2026. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dijadwalkan akan menyampaikan pernyataan nasional pada hari pertama sidang sebagai representasi posisi diplomatik Indonesia.

Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, selaku Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa yang menjabat sebagai Presiden Dewan HAM, akan memimpin langsung pembukaan sidang tersebut. Kepemimpinan Indonesia kali ini mengusung tema besar "Presidensi untuk Semua".

Baca juga : Indonesia Jadi Ketua Dewan HAM PBB, Apa Tugasnya?

Tema tersebut mencerminkan komitmen Jakarta untuk memastikan Dewan HAM PBB tetap menjadi lembaga yang inklusif. Di tengah tensi geopolitik yang memanas dan tantangan finansial global, Indonesia bertekad menjembatani perbedaan antarnegara melalui dialog konstruktif serta memperkuat kerja sama internasional sebagai fondasi perlindungan HAM.

Salah satu poin menarik dalam presidensi kali ini adalah upaya Indonesia mempromosikan penguatan akses anak terhadap makanan bergizi. Langkah ini selaras dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di tingkat nasional. Indonesia menegaskan bahwa pemenuhan hak pangan dan hak anak bukan sekadar isu sosial, melainkan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan secara global.

Fokus Krisis Global: Palestina hingga Ukraina

Dewan HAM PBB di bawah kepemimpinan Indonesia tidak akan menutup mata terhadap krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung. Sidang ini akan mendiskusikan perkembangan HAM di sejumlah titik panas dunia, termasuk Palestina, Afghanistan, dan Sudan.

Selain itu, kerja sama teknis dan penguatan kapasitas akan dibahas bersama negara mitra seperti Ukraina, Haiti, dan Republik Afrika Tengah. Kehadiran lebih dari 100 pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta dan Presiden Kolombia Gustavo Petro, menegaskan betapa krusialnya sidang ke-61 ini bagi stabilitas hak asasi manusia global.

Sidang yang bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB ini diharapkan mampu melahirkan resolusi-resolusi yang berdampak nyata bagi perlindungan individu di seluruh dunia, sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai jembatan (bridge builder) dalam diplomasi internasional. (Ant/H-3)