Indonesia Jadi Ketua Dewan HAM PBB, Apa Tugasnya?

INDONESIA memeroleh kepercayaan dari komunitas internasional untuk memainkan peran sentral dalam isu hak asasi manusia global. Pada 2026, Indonesia resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertepatan dengan dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB.

Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada Kamis (8/1), berbarengan dengan pertemuan pertama Dewan HAM PBB tahun ini yang digelar di Jenewa, Swiss. 

Indonesia sebelumnya telah dipilih dan dinominasikan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan.

Baca juga : Indonesia Perkuat Diplomasi Global lewat Nominasi Presiden Dewan HAM PBB

Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan dijalankan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelum menempati posisi tersebut, Sidharto memiliki rekam jejak panjang di diplomasi Indonesia, antara lain sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memegang mandat untuk memimpin seluruh rangkaian sidang dan proses kerja Dewan sepanjang 2026. 

Peran tersebut cakupannya untuk memastikan jalannya pembahasan isu-isu HAM global secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai dengan program tahunan serta agenda prioritas yang menjadi perhatian bersama negara-negara anggota.

Baca juga : Indonesia Calonkan Diri Jadi Anggota Dewan HAM PBB Periode 2024-26

Kementerian Luar Negeri RI menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan presidensi secara imparsial, transparan, dan objektif. Dalam kepemimpinannya, Indonesia akan mendorong pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan, baik negara anggota maupun mitra terkait.

Arah kepemimpinan Indonesia nakal dirangkum dalam tema A Presidency for All yang mencerminkan tekad untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kinerja Dewan, sekaligus menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral global.

Presidensi tersebut menjadi yang pertama bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006. Mekanisme kepemimpinan Dewan sendiri mengikuti sistem rotasi antar kelompok kawasan.

Sebelumnya, Indonesia tercatat enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan, masing-masing pada 2009 yang dijabat Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard.

Indonesia juga pernah memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono. (Dhk/I-1)