Menko Yusril Jamin RI Netral dan Objektif saat Pimpin Dewan HAM PBB

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun 2026.

Ia mengatakan Indonesia akan melakukan pendekatan yang tidak memihak atau netral ketika menangani isu krusial. 

"Pemerintah RI bersyukur atas terpilihnya Indonesia menjadi Ketua Dewan HAM PBB untuk pertama kalinya pada tahun 2026 ini," kata Yusril, Sabtu (10/1).

Baca juga : RI jika Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026, Amnesty Nilai Presiden HAM PBB tak Istimewa

Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB pertama kalinya sejak lembaga itu dibentuk. Indonesia terpilih secara aklamasi berdasarkan kesepakatan kelompok Asia Pasifik.

"Di bawah kepemimpinan RI, kita berharap RI akan sukses memimpin dewan ini secara netral dan objektif dalam menanggapi dan menangani persoalan-persoalan HAM di dunia," imbuh dia.

Terpilihnya Indonesia, menurut Yusril, merupakan hasil dari rekam jejak serta sikap Indonesia yang konsistensi terkait isu HAM.

Baca juga : KTT ASEAN Digelar Besok, Menlu RI: Bahas Krisis Myanmar

Indonesia, ujar dia, telah berpartisipasi secara aktif dalam Komisi HAM PBB di Jenewa sejak tahun 2000-an. Yusril ketika itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM.

"Saya sendiri dua kali menghadiri sidang komisi ini di Jenewa ketika kita menghadapi tekanan dalam menghadapi isu pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Santa Cruz dan berbagai peristiwa lain yang terjadi di awal Reformasi tahun 1998," papar dia.

Dibentuknya Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM, lalu disahkannya Undang-Undang No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan RI baru saja membentuk Kementerian HAM menurutnya telah membuktikan komitmen Indonesia.

"concern kita yang begitu besar terhadap pembangunan di bidang HAM dan kontribusi kita dalam menangani isu-isu HAM di dunia internasional, maka wajar jika RI disepakati menjadi Ketua Dewan HAM PBB," tutur Yusril.

Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 saat pertemuan yang digelar di Jenewa, 8 Januari 2026 sekaligus peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. (H-4)