Berita Terbaru Yusril Ihza Mahendra Hari Ini

Kasus Es Gabus Masuk Pembahasan Komisi Percepatan Reformasi Polri, Yusril: Kita Laporkan ke Presiden

Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kasus es gabus yang melibatkan aparat penegak hukum masuk dalam pembahasan kewenangan Polri.

Soroti Kasus Es Gabus, Yusril: Aparat tak Boleh Lampaui Kewenangan

Yusril Ihza Mahendra menyoroti kasus tindakan aparat terhadap penjual kue es gabus yang tengah viral.

Yusril: Komite Reformasi Polri Ingin Struktur Kepolisian Tetap di Bawah Presiden

KOMITE Percepatan Reformasi Polri tetap menghendaki agar struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah presiden.

Respons Kasus Pedagang Es Kue Dituding Pakai Spons, Menko Yusril: Aparat Harus Ditindak jika Salah

PEMERINTAH menanggapi sorotan publik terkait kasus pedagang yang dituding oleh oknum personel Polri dan TNI menggunakan bahan makanan dari spons atau busa.

Yusril Ungkap Perkembangan Terbaru Komisi Percepatan Reformasi Polri

Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.

Pascaputusan MK, Yusril Pastikan Aturan Penempatan Anggota Polri Tetap Berlaku

Pemerintah tetap melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penataan jabatan bagi anggota Polri aktif sebagai solusi transisi.

Yusril Ungkap Ada Usulan Polri di Bawah Kementerian

Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian

Atasi Propaganda Asing, Pemerintah Wacanakan RUU Penanggulangan Disinformasi

Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.

Sejarah 50 Tahun Salemba UI, Antony Z Abidin: Pikiran Harus Ditulis dengan Tanggung Jawab

Founder sekaligus Pemimpin Umum Suratkabar Kampus UI Salemba, Antony Z Abidin, menekankan pentingnya warisan nilai profesionalisme dan etika jurnalistik.

50 Tahun Surat Kabar UI, Menjaga Etika Publik di Tengah Perubahan Zaman

Usia Salemba tidak panjang, namun jejaknya sangat dalam dalam sejarah pers Indonesia.

Yusril Serahkan Keputusan Pilkada tak Langsung pada Pemerintah dan DPR

Yusril Ihza Mahendra menyerahkan keputusan soal mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Filipina Menunggu Surat dari Indonesia? Yusril Jelaskan Maksudnya

Menko Yusril menegaskan setiap pembahasan mengenai transfer narapidana dilakukan secara hati-hati.

Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Kemlu : Tugas-tugas Dijalankan dengan Inklusif

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu RI) mengatakan Indonesia akan melaksanakan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara objektif dan inklusif. 

Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Menko Yusril : Concern Kita Begitu Besar terhadap Pembangunan HAM

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah Indonesia bersyukur terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB

Menko Yusril Jamin RI Netral dan Objektif saat Pimpin Dewan HAM PBB

Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 

Pilkada Lewat DPRD Konstitusional? Yusril Beri Pandangan Ini

Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Yusril soal KUHP Baru: Batas Antara Kritik dan Hinaan sangat Jelas

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa perbedaan antara kritik dan hinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya sudah jelas.

Pasal Penghinaan di KUHP Baru, Yusril : Sudah Jelas Betul Apa yang Dimaksud Penghinaan dan Kritik

Yusril Ihza Mahendra menjelaskan perbedaan antara penghinaan dan kritik soal pasal penghinaan terhadap lembaga negara dan penghinaan terhadap kepala negara di kuhp baru

Yusril soal Pasal Penghinaan Lembaga Negara: Saya Kira Nanti Berkembang Yurispudensi

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa akan berkembang yurispudensi soal perbedaan antara penghinaan dan kritik soal polemik pasal penghinaan lembaga negara di KUHP baru

Yusril soal Pasal Penghinaan Lembaga Negara: Kalau DPR Harus Paripurna Dulu

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan soal pasal penghinaan lembaga negara yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru.

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman: Kebijakan Human Preventif Kolaboratif

Menjaga Independensi BI dari Tekanan Politik Anggaran

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia