Berita Terbaru Yusril Ihza Mahendra Hari Ini

Yusril Ingatkan Pemerintah Jangan Intervensi Proses Hukum

Yusril mengatakan pemerintah terus melakukan peningkatan dari sisi regulasi. Ini menjadi langkah yang dapat ditempuh pemerintah.

Pemerintah tak Berhasil Komunikasi dengan Pentolan JI Hambali

Yusril Ihza Mahendra menyebut pemerintah sudah mencoba membuka akses komunikasi dengan mantan pentolan Jamaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Hambali

97 Pinjol yang Diakui Pemerintah

OJK menyampaikan data dalam rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri soal penanganan pinjol.

Pemerintah Taati Rekayasa Konstitusional Ihwal Ambang Batas

MK sebelumnya menyatakan presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan konstitusi.

Pemerintah Ingin Pulangkan Hambali dari Penjara Guantanamo

Hambali kemudian ditahan di Guantanamo atas permintaan Amerika Serikat. Akan tetapi, perkara Hambali belum mendapat kepastian hukum karena belum diadili oleh penegak hukum setempat.

Yusril Sebut Aturan Main Pemindahan Napi akan Dibuat

Yusril mengakui undang-undang khusus yang mengatur pemindahan maupun pertukaran narapidana tersebut belum ada. Pemindahan narapidana asing yang dilakukan pemerintah belakangan ini.

Menko Yusril Akan Temui MK Bahas Waktu Pelantikan Kepala Daerah

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan bekoordinasi dengan MK soal waku pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024

Pemerintah Jelaskan Alasan Ingin Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang tak Bersengketa Didahulukan

PEMERINTAH menginginkan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilantik lebih dahulu.

Menko Yusril Lapor Prabowo Bahas Rencana Pelantikan Kepala Daerah yang tidak Bersengketa di MK

Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah ingin pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK didahulukan

Prabowo Berencana Gelar Retreat Khusus Kepala Daerah Terpilih 2024

PRESIDEN Prabowo Subianto berencana menggelar retreat bersama kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024.

Pemerintah Bahas Implikasi Presidential Threshold

Yusril memastikan pemerintah juga melibatkan seluruh pihak terkait. Mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga pegiat pemilu.

Pemerintah Segera Ubah Aturan Usai MK Batalkan Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden

Pemerintah segera berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk menindaklanjuti pembatalan ambang batas pencalonan presiden itu. Pemanggilan ahli juga dilakukan jika dibutuhkan.

Menko Yusril Meminta Para Pemohon Dapat Patuhi Putusan PHP-kada

Yusril mengatakan bahwa sebagai pihak yang berada dalam kekuasaan eksekutif, pemerintah tidak bisa ikut campur dalam proses gugatan PHP-kada.

Pemerintah Kaji Proposal Prancis

Ia mengatakan, permintaan pemindahan baru disampaikan secara pribadi oleh Serge Atlaoui kepada pemerintah Prancis. 

Yusril Bakal Data Napi Eks Jamaah Islamiyah yang Bisa Ajukan Grasi

Presiden Prabowo Subianto, menurut Yusril, merupakan pemimpin yang berjiwa besar dan pemaaf.

Wacana Baru, Ikut Komcad Bisa Dapat Amnesti

Pemberian amnesti memiliki syarat tertentu, termasuk salah satunya syarat mengikuti program komcad, sementara grasi sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

Koruptor Dimaafkan Dinilai Hilangkan Efek Jera, Yusril: Itu Otak Belanda

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merespons ihwal efek jera yang berpotensi hilang apabila koruptor diberikan pengampunan.

Pemerintah Indonesia Pantau Kasus Pengeroyokan Reynhard Sinaga

Yusril mengatakan bahwa dia menugaskan jajarannya untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga Reynhard Sinaga. Pemerintah ingin mengetahui sikap keluarga.

Rencana Prabowo Memaafkan Koruptor Dinilai Tak Bisa Memulihkan Aset Negara

RENCANA Presiden Prabowo Subianto memaafkan koruptor yang mengembalikan uang ke negara dikritik. Pernyataan itu diklaim tidak bisa dijadikan acuan untuk mengembalikan aset negara

Yusril Ungkap Pemindahan Narapidana Asing Tuntas sebelum Natal

Yusril membeberkan tiga negara yang mengajukan permohonan penahanan yakni Filipina, Australia, dan Prancis.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting