Berita Terbaru Yusril Ihza Mahendra Hari Ini

Menko Yusril Kaji Permintaan Pemindahan 3 Narapidana Warga Bulgaria

Yusril mengaku akan mengkaji permintaan pemindahan tiga narapidana warga Bulgaria yang kini sedang menjalani hukuman di Yogyakarta.

Nama-nama Calon Penerima Amnesti sudah di Meja Presiden

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, mengatakan telah menyerahkan data nama-nama calon penerima amnesti.

Menteri Yusril Tanggapi SBY Soal Kembalinya Dwifungsi TNI

 Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menanggapi narasi kembalinya Dwifungsi TNI yang saat ini menjadi sorotan publik.

Indonesia dan Malaysia Sepakati Tapal Batas Baru di Wilayah Perairan dan Daratan

Yusril menjelaskan bahwa perundingan mengenai tapal batas Indonesia dan Malaysia negara telah berlangsung cukup lama.

Indonesia dan Malaysia Sepakati Langkah Hukum Usut Kasus Penembakan 5 WNI di Selangor

Yusril mengatakan pemerintah Malaysia tengah melakukan proses investigasi terkait prosedural APMM yang menggunakan senjata api dalam kasus tersebut.

MK Tolak Seluruh Gugatan Anak Yusril Ihza Mahendra soal Pilkada Babel

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah anak Yusril Ihza Mahendra.

Pemerintah Persilakan Hasto Melakukan Upaya Pembelaan

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza mempersilakan Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDIP Hasto Kristiyanto melakukan pembelaan.

Sekjen PDIP Hasto Ditahan KPK, Ini Respons Yusril

KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto merupakan tersangka kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR, dan perintangan penyidikan. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra

Viral Advokat Koboi, Juniver Desak Segera Bentuk DAN

Juniver mengingatkan ulang tentang pentingnya segera dibentuk Dewan Advokat Nasional (DAN) termasuk dibentuknya Dewan Kehormatan Pusat Bersama (DKPB).

Menko Yusril Ungkap Faktor 300 Terpidana Mati belum Dieksekusi

MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasan 300 terpidana mati yang belum dieksekusi

Yusril Sebut Reynhard Sinaga akan Ditempatkan di Lapas Nusakambangan setelah ke Indonesia

Yusril Ihza Mahendra mengatakan terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reynhard Sinaga yang saat ini ditahan di Inggris,  kemungkinan akan ditempatkan di Nusa Kambangan

Pemerintah Pantau WNI Dihukum di Luar Negeri

Ia mengatakan negara akan melindungi setiap warganya di luar negeri, terlepas dari kejahatan yang dilakukan maupun ideologi yang dianut.

Yusril Ingatkan Pemerintah Jangan Intervensi Proses Hukum

Yusril mengatakan pemerintah terus melakukan peningkatan dari sisi regulasi. Ini menjadi langkah yang dapat ditempuh pemerintah.

Pemerintah tak Berhasil Komunikasi dengan Pentolan JI Hambali

Yusril Ihza Mahendra menyebut pemerintah sudah mencoba membuka akses komunikasi dengan mantan pentolan Jamaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Hambali

97 Pinjol yang Diakui Pemerintah

OJK menyampaikan data dalam rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri soal penanganan pinjol.

Pemerintah Taati Rekayasa Konstitusional Ihwal Ambang Batas

MK sebelumnya menyatakan presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan konstitusi.

Pemerintah Ingin Pulangkan Hambali dari Penjara Guantanamo

Hambali kemudian ditahan di Guantanamo atas permintaan Amerika Serikat. Akan tetapi, perkara Hambali belum mendapat kepastian hukum karena belum diadili oleh penegak hukum setempat.

Yusril Sebut Aturan Main Pemindahan Napi akan Dibuat

Yusril mengakui undang-undang khusus yang mengatur pemindahan maupun pertukaran narapidana tersebut belum ada. Pemindahan narapidana asing yang dilakukan pemerintah belakangan ini.

Menko Yusril Akan Temui MK Bahas Waktu Pelantikan Kepala Daerah

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan bekoordinasi dengan MK soal waku pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024

Pemerintah Jelaskan Alasan Ingin Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang tak Bersengketa Didahulukan

PEMERINTAH menginginkan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilantik lebih dahulu.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia