Berita Terbaru Yusril Ihza Mahendra Hari Ini

Yusril soal Pasal Penghinaan Lembaga Negara: Kalau DPR Harus Paripurna Dulu

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan soal pasal penghinaan lembaga negara yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru.

Ketua MK Ajak Semua Pihak Jaga MK Agar tak Tunduk pada Tekanan Politik

Ia menekankan bahwa independensi merupakan kewajiban mutlak bagi hakim konstitusi sekaligus jaminan bagi para pencari keadilan.

Aturan Baru, Hukuman Mati Kini Disertai Masa Percobaan 10 Tahun

Sejumlah undang-undang yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 memperketat pengaturan mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia.

Prabowo Teken UU Penyesuaian Pidana: Denda, Pidana Mati, dan UU ITE Disesuaikan

Presiden Prabowo tandatangani UU Penyesuaian Pidana 2026, atur pidana mati masa percobaan, denda, dan penyesuaian UU ITE untuk keadilan hukum.

KUHP dan KUHAP Baru Berlaku Hari Ini, Yusril Sebut Hukum era Kolonial Berakhir

KUHP Nasional yang baru mengubah pendekatan hukum pidana secara fundamental, dari yang sebelumnya bersifat retributif (pembalasan) menjadi restoratif (pemulihan).

Prabowo Setujui Penyusunan PP Jabatan Sipil untuk Anggota Polri

Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyusunan Peraturan Pemerintah untuk mengatur jabatan sipil yang dapat diisi anggota Polri.

Soal Rencana PP Reformasi Polri, Ini Respons Prabowo

Yusril mengatakan rampungnya PP tersebut adalah hal yang mendesak sehingga pemerintah dan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan segera merampungkan PP tersebut.

Menteri Yusril: Pemerintah dan DPR Masih Tarik-menarik soal Revisi UU Pemilu

Masih ada tarik-menarik antara pemerintah dan DPR tentang siapa yang akan menyusun dan mengusulkan rancangan Undang-Undang Pemilu.

Yusril: Rehabilitasi Tiga Eks Direksi ASDP Sah Secara Konstitusional

Yusrimenegaskan bahwa rehabilitasi yang diberikan Presiden kepada tiga mantan direksi PT ASDP, yakni Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono sah secara konstitusi

Pengguna Narkoba hingga Napi Terkait UU ITE Diusulkan Terima Amnesti

Yusril mengatakan bahwa kebijakan amnesti dan abolisi harus berlandaskan pertimbangan kemanusiaan, keamanan nasional, dan kepastian hukum tanpa mengabaikan rasa keadilan korban.

Sore Ini, Presiden Prabowo Lantik Komite Reformasi Polri

Ihwal sosok-sosok nama yang akan dilantik, Yusril juga mengaku tidak mengetahui. Ia mengaku hanya diundang untuk menghadiri acara pembentukan Komite Reformasi Polri.

Yusril Tegaskan Pelaku Judi Online Bisa Dijerat TPPU

Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pelaku judi online dapat dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU)

Yusril Ungkap Ribuan WNI Jadi Pengendali Judi Online di Luar Negeri

Yusril Ihza Mahendra mengungkap penyebab utama praktik judi online (judol) terus subur di Indonesia, yakni keterlibatan ribuan warga negara Indonesia (WNI) menjadi pengendali di luar negeri.

Indonesia dan Inggris Sepakati Pemindahan 2 Narapidana Narkoba

PEMERINTAH Indonesia dan Pemerintah Inggris resmi menandatangani Practical Arrangement terkait pemindahan dua narapidana berkewarganegaraan Inggris (Transfer of Sentenced Persons/TSP)

Setelah 20 Tahun, Dalang Bom Bali Hambali Akan Diadili di Pengadilan AS

Dalang Bom Bali 2002, Hambali, dijadwalkan mulai diadili oleh pengadilan militer Amerika Serikat pada November 2025 setelah lebih dari dua dekade ditahan di Guantanamo

Pemerintah Indonesia Setujui Pemulangan Dua Narapidana Asal Belanda

Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra  menyampaikan keterangan usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kerajaan Belanda di Kantor Kumham Imipas, Jakarta.

Pemerintah RI tidak Keluarkan Visa Atlet Israel untuk Berlaga di Artistic Gymnastics Championships 2025

Yusril mengungkapkan keputusan tidak memberikan visa kepada Israel ini juga sejalan dengan penolakan yang keras dari berbagai ormas-ormas keagamaan.

Yusril Pastikan Pemerintah tak Berpihak dengan Dinamika PPP

Pemerintah akan berhati-hati dalam mengesahkan susunan pengurusan partai. Kehati-hatian itu tidak mengartikan pemerintah akan ikut campur.

Tidak Tunggu TGPF, Yusril Sebut Pelaku Kerusuhan Demo Agustus Harus Segera Diproses Hukum

Negara harus bertindak cepat terhadap pelaku kejahatan yang memanfaatkan situasi unjuk rasa untuk melakukan perusakan, pembakaran, penjarahan, hingga penganiayaan.

Yusril: Pembentukan Tim Pencari Fakta Demo Agustus Kewenangan Presiden 

Yusril Ihza Mahendra menegaskan usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kericuhan demonstrasi akhir Agustus sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Bencana dan Teologi Lingkungan

Rekonstruksi Keuangan Syariah: Pilar Baru Pembangunan Ekonomi dalam Asta Cita

Marhaban ya Ramadan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia