Berita Terbaru Yusril Ihza Mahendra Hari Ini

Yusril Tegaskan Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Sudah Sesuai Ketentuan

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemberian amnesti Hasto dan abolisi Tom Lembong sudah sesuai ketentuan.

Serge Atlaoui Bebas Bersyarat, Indonesia Hormati Kewenangan Prancis

Serge merupakan arga negara Prancis yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung RI dalam kasus produksi psikotropika (ekstasi) di Tangerang pada 2005.

Berkantor di Papua Dinilai Jadi Kesempatan Bagus untuk Gibran

WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus.

Gibran Siap Berkantor di Mana Saja: Bisa di Papua atau IKN 

Gibran menegaskan tidak keberatan berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, jika memang diperlukan.

Beda Pandangan soal Gibran Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Prabowo

Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.

Perbedaan Pandangan Yusril dan Tito soal Kantor Gibran di Papua Dinilai Preseden Buruk

Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.

Menko Yusril Ralat Pernyataannya soal Gibran Berkantor di Papua

Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya sendiri mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua. 

Yusril dan Tito  Beda Pendapat soal Gibran Berkantor di Papua

Yusril Ihza Mahendra dan Mendagri Tito Karnavian berbeda pendapat soal  kemungkinan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua

Menko Yusril Minta Hubungan RI-Brasil Dijaga, Usai Insiden Juliana di Rinjani

Yusril menekankan memang tidak secepat seperti yang diharapkan oleh pihak keluarga. Pasalnya penggunaan helikopter tidak dapat dilakukan di medan bertebing di tengah cuaca ekstrem.

Wacana Membawa Kasus Juliana ke Hukum Internasional, Yusril: Pemerintah Belum Terima Nota Diplomatik dari Brasil

Ia menegaskan, tidak ada surat resmi yang dilayangkan secara diplomatik oleh otoritas Brasil kepada Indonesia.

Yusril Tegaskan RI Transparan, Siap Kerja Sama dengan Brasil Selidiki Kematian Juliana di Rinjani

Dibanding menggulirkan isu ke forum hukum internasional tanpa dasar penyelidikan yang objektif dan akuntabel.

Ekstradisi Paulus Tanos Berlarut, Ini Penjelasan Menko Yusril

Menko Kumhamipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan proses ekstradisi tersangka kasus e-KTP, Paulus Tannos perlu waktu. Singapura menganut hukum anglo saxon, berbeda dengan Indonesia 

Soal Putusan MK, Yusril : Pemilu Presiden tak Bisa Diundur

Yusril Ihza Mahendra menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu nasional dan lokal. Menurutnya pemilu tak bisa diundur

Ajak Publik Bersabar, Yusril Tegaskan 4 Pulau Belum Diputuskan

Yusril mengajak berbagai pihak, termasuk politisi, akademisi, ulama, aktivis, hingga tokoh-tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan ini dengan tenang dan penuh kesabaran.

Bupati OKU Timur Temui Menko Kumham Imipas

Pertemuan antara Bupati OKU Timur dengan Menko Kumham Imipas mengangkat dua isu penting, yakni permohonan layanan paspor di wilayah OKU Timur dan percepatan pembangunan lapas baru.

RUU Perampasan Aset, Yusril: Pemerintah Tunggu Kesiapan DPR

Menurut Yusril, Pemerintah siap sedia kapan saja untuk membahas RUU yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003 tersebut.

4 Hakim Tersangkut Kasus Suap CPO, Yusril Pastikan Proses Hukum akan Berjalan Normal

Tujuh tersangka telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan.

Pemerintah Bakal Lindungi WNI yang Ditangkap di AS Seusai Berdemo

Yusril mengaku belum mengetahui kepastian jumlah mahasiswa Indonesia yang ditangkap. Ia mempersilahkan awak media bertanya ke Kemlu.

Pemerintah Akan Menyusun Peraturan Baru tentang Pelaksanaan Hukuman Mati

PEMERINTAH saat ini sedang menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) Pelaksanaan Hukuman Mati sebagai aturan turunan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

Pemerintah Ajukan Banding Terkait Kasus Penyitaan Aset Negara di Paris

PEMERINTAH RI mengajukan banding atas keputusan pengadilan Prancis terkait kasus Navayo International AG dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.

Artificial Intelligence dan Pendidikan Berbasis STEM

Konflik Thailand-Kamboja Menguji ASEAN

Pengibaran Bendera One Piece, Bagaimana Menyikapinya?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia