Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
Dibentuk atau tidaknya TGPF merupakan keputusan dari Presiden.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra meminta TNI untuk bijaksana menanggapi kritikan dan narasi yang disampaikan CEO Malaka Project Ferry Irwandi di media sosial
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai persoalan antara TNI yang sempat disebut akan melaporkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi sebaiknya dianggap selesai.
Yusril Ihza Mahendra memastikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang baru.
Tidak menutup ruang bagi pihak TNI untuk menempuh jalur hukum lain di luar delik pencemaran nama baik.
keluarga korban saat unjuk rasa di Makassar Rusdamdiansyah alias Dandi, menyuarakan penolakan keras terhadap opsi restorative justice bagi pelaku di depan Yusril Ihza Mahendra
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan menyambut positif komitmen pemerintah pusat dalam mengawal proses hukum dan pemulihan pascakerusuhan di Makassar.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Rabu (10/9).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan (Mahkamah Konstitusi) MK untuk merevisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan Partai Politik.
Yusril menyatakan bahwa Menteri HAM Natalius Pigai juga telah membentuk tim monitoring untuk memantau dan memastikan aparat penegak hukum bertindak sesuai norma HAM.
Pemerintah merespons positif 17+8 Tuntutan Rakyat yang dirangkum seusai aksi unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemberian amnesti Hasto dan abolisi Tom Lembong sudah sesuai ketentuan.
Serge merupakan arga negara Prancis yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung RI dalam kasus produksi psikotropika (ekstasi) di Tangerang pada 2005.
WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus.
Gibran menegaskan tidak keberatan berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, jika memang diperlukan.
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya sendiri mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.
Yusril Ihza Mahendra dan Mendagri Tito Karnavian berbeda pendapat soal kemungkinan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua
Yusril menekankan memang tidak secepat seperti yang diharapkan oleh pihak keluarga. Pasalnya penggunaan helikopter tidak dapat dilakukan di medan bertebing di tengah cuaca ekstrem.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved