Menko Yusril: DPR akan Ajukan RUU Perampasan Aset Versi Baru

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang baru, setelah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Yusril mengatakan, dirinya telah mendapat laporan langsung dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengenai keputusan DPR tersebut. 

“Saya sudah dapat laporan dari Menteri Hukum bahwa DPR sepakat memasukkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas 2025,” ujar Yusril kepada wartawan pada Kamis (11/9).

Baca juga : ICW Ungkap Sejumlah Isu yang Wajib Dibahas dalam RUU Perampasan Aset

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan saat ini masih dibicarakan siapa yang akan menjadi pengusul inisiatif RUU tersebut. 

“Sekarang sedang didiskusikan menjadi inisiatif siapa, karena RUU Perampasan Aset yang ada sekarang ini diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dahulu,” katanya.

Menurut Yusril, pergantian pemerintahan biasanya membuat sejumlah RUU yang sudah diajukan tertunda prosesnya. Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah pemerintah atau DPR ingin melanjutkan pembahasan, atau justru menarik kembali draf RUU yang ada.

Baca juga : ICW Minta DPR Bahas RUU Perampasan Aset dan KUHAP Bersamaan

“Pembicaraan di DPR sekarang ini cenderung ke arah bahwa DPR akan mengajukan rancangan undang-undang baru perampasan aset itu. Tetapi mereka akan mengajukan dan membahasnya nanti setelah pembahasan (RUU) KUHP selesai,” jelas pakar hukum tata negara itu.

Yusril menekankan, pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang harus rampung pada akhir 2025 agar pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa berjalan mulai Januari 2026. Namun, ia juga membuka peluang agar pembahasan RUU KUHP dan RUU Perampasan Aset dilakukan bersamaan.

“Mungkin bisa dibahas simultan, antara pembahasan KUHAP dengan pembahasan RUU Perampasan Aset ini. Karena KUHAP itu hukum acara pidana umum, sementara perampasan aset ini hukum acara pidana khusus. Tidak boleh yang khusus ini menabrak yang umum, jadi dia harus sinkron,” tutur Yusril.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah dan DPR sama-sama berkomitmen menyelesaikan RUU Perampasan Aset dalam waktu dekat. 

“Intinya, baik pemerintah maupun DPR memiliki komitmen yang sama untuk menuntaskan RUU ini, karena perampasan aset sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana,” pungkasnya. (Dev/I-1)