Kemlu Siapkan Rencana Evakuasi WNI dari Venezuela

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menyiapkan langkah antisipatif berupa rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) seiring dinamika keamanan akibat krisis Venezuela. Namun, situasi saat ini dinilai relatif terkendali.

Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyampaikan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas belum menetapkan kebijakan evakuasi terhadap 37 WNI yang berada di Venezuela. Penilaian tersebut didasarkan pada kondisi lapangan yang berangsur stabil serta aktivitas masyarakat yang kembali berjalan normal.

Namun begitu, KBRI Caracas telah memiliki rencana kontingensi yang dapat dilaksanakan segera saat kondisi darurat dan status siaga naik ke siaga satu, kata Heni.

Baca juga : Sampaikan Keprihatinan, Kemlu Tegaskan Posisi Indonesia soal Krisis Venezuela Sesuai Hukum Internasional

Heni menegaskan bahwa Kemlu melalui KBRI Caracas terus memantau perkembangan situasi keamanan serta menjaga komunikasi intensif dengan para WNI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan penuh apabila eskalasi krisis Venezuela kembali meningkat.

Sementara itu, Kemlu juga menegaskan bahwa sikap **Indonesia** terhadap situasi di Venezuela tetap berlandaskan hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta hukum humaniter internasional. Prinsip tersebut menjadi pijakan utama Indonesia dalam merespons perkembangan politik dan keamanan di negara Amerika Latin tersebut.

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menekankan bahwa posisi Indonesia bersifat konsisten dan berorientasi pada prinsip perdamaian serta penolakan terhadap penggunaan kekuatan.

Baca juga : Menteri Pigai: Putra Indonesia yang Akan Menangani Konflik Venezuela di Dewan HAM PBB

"Posisi Indonesia itu jelas dan berbasis prinsip. Kita menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap setiap tindakan yang melibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan," kata Yvonne Mewengkang dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (8/1).

Pernyataan itu disampaikan menyusul kritik terhadap pernyataan resmi Indonesia yang tidak menyebut secara spesifik Amerika Serikat (AS) dalam menanggapi operasi militer yang mengakibatkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, oleh militer AS pada awal Januari 2026.

Yvonne menambahkan bahwa Indonesia terus mendorong upaya deeskalasi, dialog, dan perlindungan warga sipil, sembari memastikan keselamatan WNI tetap menjadi prioritas utama pemerintah di tengah krisis Venezuela.

Menanggapi spekulasi terkait kemungkinan kaitan antara sikap Indonesia dan proses negosiasi tarif dengan AS, Yvonne menegaskan bahwa Kemlu tidak ingin menarik kesimpulan di luar konteks kebijakan luar negeri.

"Saya tidak ingin berspekulasi tentang itu."

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hubungan Indonesia-AS tetap berjalan melalui jalur diplomasi ekonomi. Presiden Prabowo Subianto disebut siap menandatangani dokumen akhir kesepakatan tarif resiprokal dengan Presiden AS Donald Trump setelah proses penyusunan perjanjian diselesaikan.

Negosiasi kedua negara saat ini berada pada tahap akhir pengecekan dan perumusan draf oleh tim perunding yang dijadwalkan berlangsung pada 12–19 Januari 2026, dengan target penandatanganan akhir pada penghujung Januari. (Ant/E-4)