Indonesia Dipercaya Asia-Pasifik Pimpin Dewan HAM PBB 2026

INDONESIA resmi ditetapkan sebagai nominee tunggal dari kawasan Asia-Pasifik untuk menduduki posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 2026. 

Pencapaian ini dinilai bukan sekadar kemenangan diplomatik biasa, melainkan cerminan kepercayaan besar dunia internasional terhadap peran strategis Indonesia.

Dalam pertemuan Asia-Pacific Group (APG) di Jenewa yang berlangsung akhir Desember 2025, Indonesia meraih dukungan mayoritas mutlak dengan 34 suara dari total 47 negara. Hasil ini melampaui Thailand yang memperoleh 7 suara, sementara sisanya dinyatakan abstain atau tidak sah.

Baca juga : Menteri Pigai: Putra Indonesia yang Akan Menangani Konflik Venezuela di Dewan HAM PBB

Menteri HAM RI Natalius Pigai menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan manifestasi pengakuan global atas konsistensi Indonesia dalam mengedepankan dialog dan pendekatan inklusif.

“Ini bukan kemenangan personal atau sektoral, melainkan kepercayaan kawasan Asia-Pasifik terhadap Indonesia sebagai bridge builder—negara yang mampu menjembatani perbedaan dan menjaga keseimbangan antara promosi dan perlindungan HAM,” ujar Pigai dalam keterangan resmi, Kamis (8/1).

Menurut Pigai, kunci kemenangan ini terletak pada strategi diplomasi yang terukur dan bersahabat. Indonesia memilih untuk tidak mengandalkan retorika publik semata, melainkan memperkuat komunikasi melalui jalur bilateral dan dialog substantif.

Baca juga : Menteri HAM Soal KUHAP dan KUHP Baru : Sekali Saja Diundang DPR

“Kami melakukan pendekatan senyap, memperkuat komunikasi, dan membangun rasa saling percaya. Inilah yang akhirnya membuat kawasan memberikan mandat moral kepada Indonesia,” tambahnya.

Tantangan Kepemimpinan dan Keteladanan

Mantan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Prof Makarim Wibisono, melihat posisi ini sebagai tanggung jawab besar. Ia menekankan bahwa terpilihnya Indonesia adalah hasil kampanye yang solid dan terkoordinasi antara kementerian terkait. 

Namun, ia mengingatkan bahwa jabatan ini menuntut pembuktian nyata di lapangan.

“Indonesia harus sungguh-sungguh menunjukkan leadership dan keteladanan dalam memajukan promosi dan perlindungan HAM. Presiden Dewan HAM bukan hanya memimpin sidang, tetapi juga menjadi penjaga kredibilitas Dewan,” tegas Makarim.

Untuk mengoptimalkan peran tersebut, Makarim menyarankan agar Duta Besar RI di Jenewa, Arto Suryodipuro, didampingi oleh staf khusus lintas kementerian selama masa jabatan satu tahun. 

Sinergi antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian HAM dianggap krusial untuk meresapi dinamika isu global yang kompleks.

Menanggapi mandat tersebut, Menteri Pigai memastikan bahwa Indonesia siap menjaga marwah Dewan HAM PBB agar tetap menjadi forum kerja sama yang relevan dan objektif, serta menghindari polarisasi antarnegara. (Z-1)