Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKB Moh Rano Alfath mendukung usulan tambahan anggaran yang diminta Polri untuk tahun 2024 karena beban kerja institusi tersebut lebih berat di tahun politik menjelang pemilhan umum (pemilu 2024.
"Kami Fraksi PKB sangat mendukung adanya penambahan anggaran Polri terhadap persiapan pemilu,” kata Rano dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR bersama Wakil Kapolri Komjen Agus Andrianto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/9).
Menurut Rano, tahapan Pemilu 2024 cukup panjang yaitu tidak hanya saat pelaksanaan pemilu tapi pasca yang juga perlu diperhatikan.
Baca juga: Legislator Komisi III Dukung Tambahan Anggaran Rp12,14 Polri
Rano mengungkit Pemilu 2019 yang membutuhkan kerja keras para personel Polri. Menurutnya, penambahan anggaran untuk institusi Polri diperlukan lantaran berpengaruh pada kepercayaan masyarakat atas kinerja Polri.
“Pak Wakapolri ingat sendiri ketika pemilu 2019, banyak anggota Polri yang tidak pulang dan tidur. Anggaran untuk pemilu ini penting juga karena pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat dan netralitas Polri nantinya," ujarnya.
Selain itu dia juga mendorong Polri agar meningkatkan anggaran di bidang profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Menurut dia, peningkatan kapasitas SDM itu diperlukan untuk memenuhi semua tingkatan kepangkatan di institusi tersebut.
Baca juga: Komisi III DPR Dukung Kenaikan Anggaran untuk Kejagung dan PPATK
"Soal kapasitas SDM Polri menurut saya ini juga harus ditingkatkan. Ada berapa tingkatan, dari tamtama ke bintara, bintara ke perwira.
“Ada tingkatan di Polri, dari tamtama ke bintara, bintara ke perwira sehingga Polri butuh. Krena saat Komisi III DPR lakukan kunjungan kerja kunker ke daerah-daerah itu, perwira tidak ada. Berapa sih sebetulnya kebutuhan anggota Polri, ada beberapa wilayah yang anggotanya itu-itu aja, artinya kan ada yang bermasalah,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, Wakapolri Komjen Agus Andrianto memaparkan pagu anggaran Polri tahun 2024 sebesar Rp114 triliun.
Baca juga: Anggaran Kenaikan Tukin Berasal dari Anggaran Eksisting Masing-masing Kementerian/Lembaga
Agus menyampaikan Polri mendapat sumber dana berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp7,83 triliun.
Agus mengatakan jika dibanding dengan pagu anggaran 2022, maka pagu anggaran 2024 justru mengalami penurunan.
Dia menjelaskan total pagu Polri tahun anggaran 2022 sebesar Rp116,65 triliun namun pagu anggaran Polri tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1,88 triliun. (RO/S-4)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Para tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut, mulai dari perekrut awal, perawat bayi, pembuat dokumen palsu, hingga pengiriman bayi ke luar negeri.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved