Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKB Moh Rano Alfath mendukung usulan tambahan anggaran yang diminta Polri untuk tahun 2024 karena beban kerja institusi tersebut lebih berat di tahun politik menjelang pemilhan umum (pemilu 2024.
"Kami Fraksi PKB sangat mendukung adanya penambahan anggaran Polri terhadap persiapan pemilu,” kata Rano dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR bersama Wakil Kapolri Komjen Agus Andrianto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/9).
Menurut Rano, tahapan Pemilu 2024 cukup panjang yaitu tidak hanya saat pelaksanaan pemilu tapi pasca yang juga perlu diperhatikan.
Baca juga: Legislator Komisi III Dukung Tambahan Anggaran Rp12,14 Polri
Rano mengungkit Pemilu 2019 yang membutuhkan kerja keras para personel Polri. Menurutnya, penambahan anggaran untuk institusi Polri diperlukan lantaran berpengaruh pada kepercayaan masyarakat atas kinerja Polri.
“Pak Wakapolri ingat sendiri ketika pemilu 2019, banyak anggota Polri yang tidak pulang dan tidur. Anggaran untuk pemilu ini penting juga karena pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat dan netralitas Polri nantinya," ujarnya.
Selain itu dia juga mendorong Polri agar meningkatkan anggaran di bidang profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Menurut dia, peningkatan kapasitas SDM itu diperlukan untuk memenuhi semua tingkatan kepangkatan di institusi tersebut.
Baca juga: Komisi III DPR Dukung Kenaikan Anggaran untuk Kejagung dan PPATK
"Soal kapasitas SDM Polri menurut saya ini juga harus ditingkatkan. Ada berapa tingkatan, dari tamtama ke bintara, bintara ke perwira.
“Ada tingkatan di Polri, dari tamtama ke bintara, bintara ke perwira sehingga Polri butuh. Krena saat Komisi III DPR lakukan kunjungan kerja kunker ke daerah-daerah itu, perwira tidak ada. Berapa sih sebetulnya kebutuhan anggota Polri, ada beberapa wilayah yang anggotanya itu-itu aja, artinya kan ada yang bermasalah,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, Wakapolri Komjen Agus Andrianto memaparkan pagu anggaran Polri tahun 2024 sebesar Rp114 triliun.
Baca juga: Anggaran Kenaikan Tukin Berasal dari Anggaran Eksisting Masing-masing Kementerian/Lembaga
Agus menyampaikan Polri mendapat sumber dana berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp7,83 triliun.
Agus mengatakan jika dibanding dengan pagu anggaran 2022, maka pagu anggaran 2024 justru mengalami penurunan.
Dia menjelaskan total pagu Polri tahun anggaran 2022 sebesar Rp116,65 triliun namun pagu anggaran Polri tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1,88 triliun. (RO/S-4)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved