Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Eva Yuliana mendukung usulan tambahan anggaran Rp12,14 triliun bagi Polri. Penambahan dana itu dinilai penting mengingat beban kerja Korps Bhayangkara yang berat terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Mari kita dukung untuk anggarannya ditambah dan usulannya diterima," kata Eva dalam rapat kerja dengan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, (4/9).
Eva mengatakan tanggung jawab Polri kian besar. Apalagi, mereka diamanatkan menjaga keamanan sebelum, saat, hingga setelah Pemilu 2024.
Baca juga : Dukung Program Pemerintah di 2024, Polri Susun Sasaran Prioritas
"Jangan sampai Polri yang tuntutan pekerjaan dan amanahnya lebih besar lagi di 2024 anggarannya dikurangi," ujar politikus Partai NasDem itu.
Baca juga : 26 Artis Hingga Selebgram Dilaporkan karena Promosi Judi Online
Sementara itu, Eva berpesan kepada Polri agar mampu mengelola anggaran sebaik-baiknya. Sebab, Pemilu 2024 jatuh pada Februari yang merupakan tiga bulan pertama di tahun anggaran.
"Biasanya uang negara belum tersedia padahal Polri sedang konsentrasi melaksanakan pengamanan pemilu. Sehingga harus di-manage dan diatur," tutur dia.
Senada, anggota Komisi III DPR lainnya, Rano Alfath, menyebut anggaran kerja Polri paling besar di antara mitra kerjanya. Meski begitu dia mafhum lantaran beban kerjanya sangat besar.
"Terhadap persiapan pemilu penting sekali dan harus dilihat. Tahapannya cukup panjang," jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Rano berkaca dari pengalaman Pemilu 2019. Kala itu, banyak anggota Polri yang tidak sempat pulang dan tidur di tempat seadanya.
"Ini benar-benar harus diperhatikan. Saya dukung untuk meningkatkan anggaran Polri," ucap dia.
Sebelumnya, Polri meminta tambahan dana pada penetapan pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2024. Tambahan tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan dan potensi tantangan di tahun depan.
"Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,14 triliun kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional," kata Wakil Kapolri Komjen Agus Andrianto. (MGN/Z-8)
Dalam Pasal 7 Ayat 5 draf revisi KUHAP, secara eksplisit menyebutkan bahwa penyidik pada KPK dikecualikan dari koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri.
RUU KUHAP diminta dapat mengatur batas waktu maksimal untuk penyelidikan dan penyidikan
Pembahasan RUU KUHAP perlu diperpanjang dan tidak terburu-buru dalam mengejar target pengesahan.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi mengungkap seluruh sindikat perdagangan bayi ke Singapura hingga tuntas. Sahroni menilai kasus ini pasti melibatkan banyak pihak
DPR RI menjadi salah satu institusi negara yang paling transparan sebab jalannya rapat-rapat disiarkan secara langsung sehingga bisa disaksikan oleh publik.
DPR RI dan pemerintah menyepakati sejumlah poin penting dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved