Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Eva Yuliana mendukung usulan tambahan anggaran Rp12,14 triliun bagi Polri. Penambahan dana itu dinilai penting mengingat beban kerja Korps Bhayangkara yang berat terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Mari kita dukung untuk anggarannya ditambah dan usulannya diterima," kata Eva dalam rapat kerja dengan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, (4/9).
Eva mengatakan tanggung jawab Polri kian besar. Apalagi, mereka diamanatkan menjaga keamanan sebelum, saat, hingga setelah Pemilu 2024.
Baca juga : Dukung Program Pemerintah di 2024, Polri Susun Sasaran Prioritas
"Jangan sampai Polri yang tuntutan pekerjaan dan amanahnya lebih besar lagi di 2024 anggarannya dikurangi," ujar politikus Partai NasDem itu.
Baca juga : 26 Artis Hingga Selebgram Dilaporkan karena Promosi Judi Online
Sementara itu, Eva berpesan kepada Polri agar mampu mengelola anggaran sebaik-baiknya. Sebab, Pemilu 2024 jatuh pada Februari yang merupakan tiga bulan pertama di tahun anggaran.
"Biasanya uang negara belum tersedia padahal Polri sedang konsentrasi melaksanakan pengamanan pemilu. Sehingga harus di-manage dan diatur," tutur dia.
Senada, anggota Komisi III DPR lainnya, Rano Alfath, menyebut anggaran kerja Polri paling besar di antara mitra kerjanya. Meski begitu dia mafhum lantaran beban kerjanya sangat besar.
"Terhadap persiapan pemilu penting sekali dan harus dilihat. Tahapannya cukup panjang," jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Rano berkaca dari pengalaman Pemilu 2019. Kala itu, banyak anggota Polri yang tidak sempat pulang dan tidur di tempat seadanya.
"Ini benar-benar harus diperhatikan. Saya dukung untuk meningkatkan anggaran Polri," ucap dia.
Sebelumnya, Polri meminta tambahan dana pada penetapan pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2024. Tambahan tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan dan potensi tantangan di tahun depan.
"Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,14 triliun kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional," kata Wakil Kapolri Komjen Agus Andrianto. (MGN/Z-8)
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Komisi III DPR akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pekan depan pada Senin (7/7).
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
pelantikan Inspektur Jenderal (Irjen) Mohammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
ANGGOTA Komisi III DPR Rudianto Lallo menegaskan negara tak boleh kalah dengan aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas), apalagi jika sampai melakukan tindakan anarkis
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengingatkan DPR untuk membuka proses pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved