Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi, meminta aparat penegak hukum tidak cepat puas dengan penangkapan anak buah kapal (ABK) dalam kasus penyelundupan 2 ton narkoba jenis sabu menggunakan Kapal Sea Dragon di perairan Kepulauan Riau.
Ia menegaskan, aktor intelektual (intellectual dader) di balik jaringan besar tersebut harus diburu hingga tuntas. Menurutnya, penangkapan ABK asal Medan, Sumatra Utara, Fandi Ramadhan, tidak otomatis menuntaskan perkara. Secara logika, seorang ABK bukanlah pemilik kapal maupun pengendali muatan narkoba dalam jumlah masif.
"Tidak mungkin pula dia memiliki kemampuan finansial untuk membeli atau mengendalikan 2 ton narkoba. Dengan menangkap dan memidanakan Fandi, bukan berarti perkara ini selesai," ujar Habib Aboe seperti dikutip dari situs DPR, Senin (23/2).
Jangan Jadi Tumbal
Politikus Fraksi PKS itu menekankan bahwa menghukum ABK bisa saja dilakukan apabila terbukti bersalah dalam persidangan. Namun, ia mengingatkan agar aparat tidak menjadikan pelaku lapangan sebagai pihak yang dikorbankan demi menutup perkara besar yang seharusnya diusut menyeluruh.
"Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada pelaku lapangan. Menghukum ABK bisa saja dilakukan sesuai fakta persidangan, tetapi jangan sampai mereka menjadi tumbal. Aparat harus mampu mengungkap dan menangkap intellectual dader dari perkara ini," tuturnya.
Habib Aboe menilai penyelundupan narkoba dalam jumlah 2 ton jelas melibatkan jaringan terorganisir, mulai dari pemodal hingga pengendali distribusi. Karena itu, ia meminta seluruh mata rantai kejahatan dimintai pertanggungjawaban pidana.
"Seluruh jaringan, mulai dari pemodal, pengatur logistik, hingga operator, harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini bukan kejahatan kecil, ini kejahatan terstruktur dan masif yang merusak generasi bangsa," kata dia.
Putus Mata Rantai Jaringan
Ia menambahkan, strategi pemberantasan narkoba tidak boleh berhenti pada penangkapan kurir. Tanpa menyentuh aktor utama dan pemodal besar, jaringan sindikat tersebut akan terus beregenerasi.
"Kalau kita hanya menangkap kurir dan ABK, jaringan akan terus tumbuh. Pemberantasan narkoba harus sampai ke akarnya, yakni aktor intelektual dan pemodal besar di baliknya. Tanpa itu, perang terhadap narkoba tidak akan pernah benar-benar dimenangkan," tegasnya.
Komisi III DPR RI, lanjutnya, akan memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus ini. Ia menekankan pentingnya proses hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel agar penegakan hukum berjalan adil dan tidak tebang pilih.
"Komisi III DPR RI tentu akan memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus ini. Kita ingin memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan menyeluruh, bukan tebang pilih," pungkasnya. (Mir/P-2)
Petugas menemukan satu pucuk pistol berwarna perak yang setelah diperiksa merupakan jenis airsoft gun.
POLISI menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram yang dikirim dari Sumatra Utara (Sumut) menggunakan bus angkutan umum dengan modus sebagai oleh-oleh.
Petugas Bea Cukai bersama Bareskrim Polri berhasil mengungkap laboratorium pembuatan sabu di kawasan Sunter, Jakarta Utara.
Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai bersama Kanwil Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Langsa, dan BNN menggagalkan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di Aceh Timur.
Kasus ini bermula dari penangkapan FG pada 26 November 2025. Dari dompetnya, polisi menemukan sabu seberat 0,43 gram yang tersimpan dalam kertas aluminium foil dan plastik klip.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman kawal kasus NS (12), bocah Sukabumi yang tewas diduga dianiaya ibu tiri. Simak kronologi dan ancaman hukumannya.
Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya mengejar aktor intelektual di balik penyelundupan 2 ton narkoba Kapal Sea Dragon.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Kunci utama penegakan hukum yang maksimal terletak pada keharmonisan dan koordinasi solid antarinstansi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved