Berita Terbaru Komisi III DPR Hari Ini

Berkaca dari Vonis Laras Faizati, Komisi III DPR Sebut KUHP Baru Menguntungkan Pencari Keadilan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penerapan KUHP dan KUHAP nasional mulai berdampak positif, dengan pendekatan keadilan restoratif

Komisi III Persilahkan Masyarakat Gugat KUHAP dan KUHP Baru ke MK

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mempersilakan kelompok masyarakat maupun organisasi untuk menggugat KUHAP dan KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Struktur Polri di Bawah Presiden Keputusan Final Konstitusi

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Polri harus melalui persetujuan legislatif

Perpendek Rentang Kendali, Kriminolog Usul Jabatan Wakapolri Dibagi Dua Wilayah

Keterbatasan pengawasan dari pimpinan pusat seringkali menjadi celah terjadinya penyimpangan oleh anggota Polri di daerah.

DPR Tegaskan Kedudukan Polri Tetap di Bawah Presiden, Sesuai Amanat Reformasi

Menempatkan Polri di bawah kementerian merupakan kemunduran reformasi

Tunjangan Hakim Naik Drastis, DPR: Tidak Ada Alasan Lagi Main Perkara!

Tak ada alasan lagi bagi hakim untuk terlibat mafia hukum.

Bantah Langgar HAM, DPR Tegaskan Pasal Kohabitasi KUHP Baru Lindungi Perkawinan Sah

DPR tegaskan Pasal Kumpul Kebo KUHP baru bersifat delik aduan absolut & tak langgar HAM. Rudianto Lallo jamin tak ada razia sembarangan, privasi terjaga.

Kalau KUHP Baru Diterapkan Secara Utuh, Tidak Akan Ada Pemidanaan Sewenang-wenang 

Komisi III DPR RI meluruskan berbagai narasi keliru soal KUHP baru, menegaskan pidana mati, pasal presiden, zina, hingga demo tetap dibatasi prinsip keadilan.

KUHP dan KUHAP Baru Berlaku Hari Ini, Ketua Komisi III DPR RI: Selamat Tinggal Hukum Kolonial

KETUA Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyambut berlakunya  KUHP dan KUHAP  baru per hari ini

DPR Sebut Perkap Soal Polri Isi Jabatan 17 Kementerian/Lembaga Sejalan dengan Putusan MK

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menyebut Perkap Nomor 10/2025 tentang Anggota Polri aktif mengisi jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga sejalan dengan putusan MK 

Permintaan Tinggi Akar Masalah Narkotika

Lembaga pemasyarakatan penuh akibat kasus narkotika, di mana sebagian besar penghuni merupakan pengguna, bukan pengedar. 

DPR Desak Polri Berantas Jaringan Pinjol Ilegal

ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah mengapresiasi Bareskrim Polri yang membongkar dua kasus aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah menjerat hingga 400 nasabah

Ketua Komisi III DPR Siap Beri Penjelasan kepada Penentang KUHAP yang Baru

Dewan menghormati seluruh aspirasi dari para LSM terkait KUHAP.

Komisi III Bantah Polisi Bisa Lakukan Penyadapan tanpa Izin Hakim di UU KUHAP

KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah isu soal polisi yang bisa menyadap tanpa izin hakim dalam UU KUHAP.

Panja RUU KUHAP Sepakati Pengamatan Hakim Bisa Jadi Alat Bukti di Pengadilan

Panja RUU KUHAP menyepakati pengamatan hakim bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Aturan baru ini dinilai penting untuk menangani kasus kekerasan seksual dan tindak pidana terhadap anak 

Pemeriksaan Tersangka Diawasi Kamera CCTV Masuk dalam RKUHAP

Pemerintah dan Komisi III DPR menyepakati aturan baru dalam RKUHAP yang mewajibkan pemeriksaan tersangka diawasi CCTV untuk mencegah intimidasi

KPK Didesak tak Pandang Bulu Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat 

ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menyelidiki dugaan korupsi Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) atau dugaan mark up

Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Akan Dibahas Setelah Revisi KUHAP Rampung

pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dilakukan setelah penyelesaian revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) rampung 

RUU Perampasan Aset Diusulkan Dibahas di Komisi III DPR

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKB, Ahmad Iman Syukri, mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dibahas di Komisi III DPR.

DPR Soroti Calon Hakim Agung Diduga Plagiat yang Kembali Lolos Seleksi

Anggota  Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menyoroti kehadiran seorang calon Hakim Agung dalam seleksi tahun 2025 yang sebelumnya sempat gagal karena dugaan kasus plagiat.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia