Berita Terbaru Komisi III DPR Hari Ini

KPK: Korupsi Masih Dikategorikan Kejahatan Luar Biasa di Revisi KUHAP

Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.

Komisi III DPR Atur Jadwal dengan KPK Bahas Revisi KUHAP

Dia memastikan KUHAP baru tidak akan melemahkan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi dipastikan tidak berkurang.

Mutasi Besar di Polri Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal

mutasi besar-besaran perwira Polri seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh

DPR  Sebut Polisi Belum Tutup Kasus Kematian Arya Daru Pangayuan

KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan polisi masih membuka kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (ADP). 

Ketua Komisi III: Revisi KUHAP Justru Perkuat KPK

Dalam Pasal 7 Ayat 5 draf revisi KUHAP, secara eksplisit menyebutkan bahwa penyidik pada KPK dikecualikan dari koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri.

RUU KUHAP Diminta Atur Batas Waktu Penyelidikan Selama 6 Bulan

RUU KUHAP diminta dapat mengatur batas waktu maksimal untuk penyelidikan dan penyidikan

Komnas HAM Minta Pembahasan RUU KUHAP lebih Komprehensif

Pembahasan RUU KUHAP perlu diperpanjang dan tidak terburu-buru dalam mengejar target pengesahan. 

Sahroni Minta Polisi Tangkap Sindikat Perdagangan Bayi ke Singapura

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi mengungkap seluruh sindikat perdagangan bayi ke Singapura hingga tuntas. Sahroni menilai kasus ini pasti melibatkan banyak pihak

DPR Tidak Terima Disebut Ugal-ugalan Bahas Revisi KUHAP

DPR RI menjadi salah satu institusi negara yang paling transparan sebab jalannya rapat-rapat disiarkan secara langsung sehingga bisa disaksikan oleh publik.

Poin-poin yang Disepakati DPR-Pemerintah dalam Revisi KUHAP: Ada yang Dihapus dan Ditambah 

DPR RI dan pemerintah menyepakati sejumlah poin penting dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

1.676 DIM revisi KUHAP Diselesaikan dalam Dua Hari

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan 1.676 DIM itu terdiri dari 1.091 DIM tetap, 295 DIM redaksional, 68 DIM diubah, 91 DIM dihapus, hingga 131 DIM substansi baru.

Komisi III DPR akan Perjuangkan Anggaran Tambahan Rp63,7 T untuk Polri

KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).

DPR: Pekan Depan Kick-Off Pembahasan RUU KUHAP

Komisi III DPR akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pekan depan pada Senin (7/7).

Gaji Hakim Naik, DPR: Harus Diimbangi dengan Kinerja

ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.

Anggota Komisi III DPR: Penempatan M. Iqbal sebagai Sekjen DPD Sudah Sesuai UU

pelantikan Inspektur Jenderal (Irjen) Mohammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

DPR: Negara Tak Boleh Kalah dari Aksi Premanisme Ormas

ANGGOTA Komisi III DPR Rudianto Lallo menegaskan negara tak boleh kalah dengan aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas), apalagi jika sampai melakukan tindakan anarkis

Koalisi Masyarakat Sipil Ingatkan DPR Bahas Revisi KUHAP Secara Transparan

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengingatkan DPR untuk membuka proses pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Draf Revisi KUHAP Diralat, Pasal Hina Presiden dapat Diselesaikan Restorative Justice

Habiburokhman mengatakan pasal terkait penghinaan presiden merupakan pasal yang paling penting diselesaikan dengan restorative justice.

Draf Revisi KUHAP Atur Pelarangan Liput Sidang Secara Langsung

Juniver Girsang menyoroti poin tersebut saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) menerima masukan terkait revisi KUHAP di Komisi III DPR. Menurut dia, perlu penegasan dalam ayat tersebut.

Korban Inventasi Bodong Ngadu ke Komisi III, Minta Aset Dipulihkan

PERWAKILAN korban investasi koin kripto bodong EDCCash mendatangi Komisi III DPR, Senin (17/3). Mereka meminta bantuan agar kasus tersebut dapat diselesaikan

Islam dan Konfusianisme untuk Tatanan Global yang Lebih Adil?

Mewaspadai Dampak Game Online di Kalangan Pelajar

Ilusi Anggaran Pendidikan 20%

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia