Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIRJEN Anggaran Kementerian Keuangan RI Isa Rachmatarwata menjelaskan mengenai tunjangan kinerja (tukin) di beberapa Kementerian Lembaga yang yang naik.
Dia katakan tahun 2023, Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi para pegawai di Kementerian PPN/Bappenas, BPKP, dan Kementerian PANRB karena upaya mereka untuk terus melakukan reformasi birokrasi di kementerian masing-masing.
Oleh karena itu presiden memberi penghargaan berupa kenaikan tunjangan kinerja untuk tiga lembaga tersebut. Hal serupa terus didorong untuk terjadi di kementerian/lembaga lain.
Baca juga: KPK Temukan 5 Juta Ore Nikel Ilegal Diekspor ke Tiongkok, Ini Jawab Bea Cukai
Namun semua harus melalui satu proses penilaian yang dikoordinasikan oleh Kemenpan Rebiro. Untuk beberapa kementerian lain juga sekarang sedang berlangsung.
"Untuk anggaran yang disediakan untuk menaikkan tunjangan kinerja tersebut, untuk tahun ini karena memang tidak penuh 1 tahun, bisa dicukupi dengan anggaran yang sudah disediakan di masing-masing kementerian/lembaga melalui optimalisasi dari anggaran yang ada. Jadi ini tidak menambah anggaran belanja pegawai untuk ketiga kementerian/lembaga tersebut," kata Isa, Senin (26/6).
Baca juga: Waspada Penipuan Lelang, Kenali Modusnya dan Verifikasi di lelang.go.id
Untuk tahun tahun yang akan datang, tambahan belanja tukin akan diperhitungkan di dalam belanja pegawai di masing-masing kementerian. Hal itu akan memberikan sedikit peningkatan anggaran pada masing-masing kementerian/lembaga.
Untuk kementerian/lembaga lain, apabila kinerja reformasi birokrasinya dinilai bagus, akan dilakukan hal serupa. Pada tahun yang bersangkutan, biasanya Kemenkeu akan mendorong untuk optimalisasi belanja yang ada, baru kemudian dilakukan penyesuaian anggaran berikutnya sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran di APBN. (Try/Z-7)
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Aplikasi SPBE Prioritas dirancang untuk menyederhanakan berbagai proses layanan administrasi aparatur sipil negara yang lebih terintegrasi.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
MenpanRB Rini melihat pelayanan di Mall Mini Pelayanan Polri (MMPP) milik Polresta Sidoarjo. Dia juga melihat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved