Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DIRJEN Anggaran Kementerian Keuangan RI Isa Rachmatarwata menjelaskan mengenai tunjangan kinerja (tukin) di beberapa Kementerian Lembaga yang yang naik.
Dia katakan tahun 2023, Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi para pegawai di Kementerian PPN/Bappenas, BPKP, dan Kementerian PANRB karena upaya mereka untuk terus melakukan reformasi birokrasi di kementerian masing-masing.
Oleh karena itu presiden memberi penghargaan berupa kenaikan tunjangan kinerja untuk tiga lembaga tersebut. Hal serupa terus didorong untuk terjadi di kementerian/lembaga lain.
Baca juga: KPK Temukan 5 Juta Ore Nikel Ilegal Diekspor ke Tiongkok, Ini Jawab Bea Cukai
Namun semua harus melalui satu proses penilaian yang dikoordinasikan oleh Kemenpan Rebiro. Untuk beberapa kementerian lain juga sekarang sedang berlangsung.
"Untuk anggaran yang disediakan untuk menaikkan tunjangan kinerja tersebut, untuk tahun ini karena memang tidak penuh 1 tahun, bisa dicukupi dengan anggaran yang sudah disediakan di masing-masing kementerian/lembaga melalui optimalisasi dari anggaran yang ada. Jadi ini tidak menambah anggaran belanja pegawai untuk ketiga kementerian/lembaga tersebut," kata Isa, Senin (26/6).
Baca juga: Waspada Penipuan Lelang, Kenali Modusnya dan Verifikasi di lelang.go.id
Untuk tahun tahun yang akan datang, tambahan belanja tukin akan diperhitungkan di dalam belanja pegawai di masing-masing kementerian. Hal itu akan memberikan sedikit peningkatan anggaran pada masing-masing kementerian/lembaga.
Untuk kementerian/lembaga lain, apabila kinerja reformasi birokrasinya dinilai bagus, akan dilakukan hal serupa. Pada tahun yang bersangkutan, biasanya Kemenkeu akan mendorong untuk optimalisasi belanja yang ada, baru kemudian dilakukan penyesuaian anggaran berikutnya sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran di APBN. (Try/Z-7)
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Aplikasi SPBE Prioritas dirancang untuk menyederhanakan berbagai proses layanan administrasi aparatur sipil negara yang lebih terintegrasi.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
MenpanRB Rini melihat pelayanan di Mall Mini Pelayanan Polri (MMPP) milik Polresta Sidoarjo. Dia juga melihat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved