Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Penundaan ini telah disampaikan secara resmi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pegawai ASN melalui surat Menpan RB yang ditandatangani pada Jumat, 24 Januari 2025. Surat tersebut menyampaikan bahwa rencana pemindahan kementerian, lembaga, dan ASN yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 2024 belum dapat dilaksanakan.
"Rencana pemindahan ASN ke IKN tentunya belum dapat dilaksanakan. Mengenai jadwal (pemindahan) finalnya nanti, kami belum mendapatkan arahan dari bapak presiden," kata Rini.
Hal tersebut disampaikan Menpan RB dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Otorita IKN, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dikutip melalui siaran Youtube TVR Parlemen, Selasa (22/4).
Hingga kini, lanjut Rini, peraturan presiden (perpres) mengenai pemindahan ASN ke IKN Nusantara belum ditandatangani oleh Kepala Negara. Dengan demikian, jadwal pasti pemindahan masih menunggu keputusan resmi dari Prabowo.
Lebih lanjut Rini menjelaskan penyebab ditundanya pemindahan ASN lantaran sejak Oktober 2024 terdapat dinamika baru dalam pemerintahan dengan pembentukan Kabinet Merah Putih. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian struktur organisasi di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan latar belakang tersebut, kebijakan pemindahan ASN ke IKN perlu disesuaikan kembali.
"ASN yang direncanakan pada 2024 akan pindah, belum dapat dilaksanakan mengingat terjadinya penataan organisasi dan konsolidasi internal pada masing-masing instansi," ucapnya.
Selain itu, dengan adanya penambahan jumlah kementerian/lembaga, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap gedung perkantoran dan unit hunian ASN di IKN.
Rini menambahkan pemerintah merencanakan untuk melakukan penapisan ulang terhadap kebijakan pemindahan ASN di tahun depan. Penapisan ini akan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN yang terbaru, agar proses pemindahan berlangsung secara relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional.
"Kami akan melakukan penapisan ulang di 2026 dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru," pungkasnya. (H-3)
Komisi II DPR RI akan menggelar rapat bersama OIKN selepas masa reses DPR RI yang dimulai pada 25 Juli hingga 15 Agustus 2025.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian mendalam terkait usulan moratorium sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
POLITIKUS PDIP, Guntur Romli, menanggapi usulan NasDem agar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved