Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan batalnya rencana memindahkan 1.700 aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada September ini. Presiden menyebut masih ada fasilitas pendukung yang belum siap
"Tidak segampang yang kita bayangkan pindah, langsung pindah, karena menyangkut pindah apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap. Kalau apartemennya siap apakah airnya juga siap, listriknya juga siap, semuanya ini perlu, ini kan kita membangun sebuah ekosistem besar," ujar Presiden Jokowi di sela kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 6 September 2024.
Pemerintah, kata Presiden akan memindahkan ASN ke IKN ketika semua fasilitas penunjang dipastikan sudah siap. Sehingga ekosistem yang terbangun di IKN dapat berjalan dengan baik.
Baca juga : KSP Tegaskan Mutasi ASN ke IKN Sesuai Jadwal
"Kita harapkan nanti betul betul interaksi di antara masyarakat di antara warga yang tinggal di IKN betul-betul sebuah komunitas yang hidup, naik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain," jelasnya.
Presiden mengaku tidak mengetahui kapan semua fasilitas penunjang ASN dipastikan sudah siap. Namun, ia akan sering berkunjung ke IKN agar pembangunan berjalan cepat.
"Kita terus berkunjung ke sana, tiga hari, empat hari, untuk terus mengkonsolidasi dengan Pak Kepala OIKN (Basuki Hadimuljono) agar apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan target yang ditentukan," tandasnya.
Baca juga : Ini Deretan Influencer dan Seleb yang Diajak Presiden Jokowi ke iKN
Sebelumnya, Presiden Jokowi diwacanakan pindah ke IKN Nusantara pada awal September. Sebelumnya Jokowi sempat menyatakan akan berkantor di ibu kota baru itu pada akhir Juli 2024.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Jokowi akan berkantor permanen di IKN pada awal bulan September. Sekitar 1.700 ASN juga dijadwalkan pindah ke IKN pada bulan depan.
(Z-9)
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved