Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan batalnya rencana memindahkan 1.700 aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada September ini. Presiden menyebut masih ada fasilitas pendukung yang belum siap
"Tidak segampang yang kita bayangkan pindah, langsung pindah, karena menyangkut pindah apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap. Kalau apartemennya siap apakah airnya juga siap, listriknya juga siap, semuanya ini perlu, ini kan kita membangun sebuah ekosistem besar," ujar Presiden Jokowi di sela kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 6 September 2024.
Pemerintah, kata Presiden akan memindahkan ASN ke IKN ketika semua fasilitas penunjang dipastikan sudah siap. Sehingga ekosistem yang terbangun di IKN dapat berjalan dengan baik.
Baca juga : KSP Tegaskan Mutasi ASN ke IKN Sesuai Jadwal
"Kita harapkan nanti betul betul interaksi di antara masyarakat di antara warga yang tinggal di IKN betul-betul sebuah komunitas yang hidup, naik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain," jelasnya.
Presiden mengaku tidak mengetahui kapan semua fasilitas penunjang ASN dipastikan sudah siap. Namun, ia akan sering berkunjung ke IKN agar pembangunan berjalan cepat.
"Kita terus berkunjung ke sana, tiga hari, empat hari, untuk terus mengkonsolidasi dengan Pak Kepala OIKN (Basuki Hadimuljono) agar apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan target yang ditentukan," tandasnya.
Baca juga : Ini Deretan Influencer dan Seleb yang Diajak Presiden Jokowi ke iKN
Sebelumnya, Presiden Jokowi diwacanakan pindah ke IKN Nusantara pada awal September. Sebelumnya Jokowi sempat menyatakan akan berkantor di ibu kota baru itu pada akhir Juli 2024.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Jokowi akan berkantor permanen di IKN pada awal bulan September. Sekitar 1.700 ASN juga dijadwalkan pindah ke IKN pada bulan depan.
(Z-9)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Selain fokus pada perkantoran, pemerintah juga mulai memetakan pengembangan ekosistem pendukung di luar urusan birokrasi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai permintaan Presiden Prabowo Subianto mengenai koreksi desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan di IKN
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akan berlanjut hingga 2028. Hal setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono optimistis setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.
Penguatan infrastruktur bagi lembaga negara menjadi prioritas utama Presiden saat ini.
IKN dipandang sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved