Pemkab Panajam Paser Utara Tuntut Keadilan Pembangunan di Tengah Proyek IKN

PEMERINTAH Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar audiensi strategis dengan Kementerian PPN/Bappenas guna menyuarakan ketimpangan pembangunan di wilayahnya yang kini menjadi pintu masuk menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam pertemuan di Kantor Bappenas yang dipimpin langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi bersama jajaran pejabat eselon I dan II.

Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.

Baca juga : NasDem Minta Presiden Prabowo Segera Terbitkan Keppres IKN

“Kami bukan hanya halaman depan, kami adalah pintu masuk IKN. Tapi sampai hari ini, belum ada dampak signifikan yang kami rasakan. Infrastruktur kami tertinggal, pelayanan dasar masih kami tanggung, sementara aset kami hampir Rp1 triliun sudah diserahkan ke IKN,” tegas Mudyat dalam keterangannya, Jumat (25/7).

Ia memaparkan berbagai persoalan yang dihadapi daerahnya, mulai dari tingkat kemiskinan, kawasan kumuh pesisir, hingga angka stunting yang mencapai 32%, tertinggi di Kalimantan Timur pada 2024. Padahal, wilayah ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih karena telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.

Bupati Mudyat menekankan kesiapan PPU dalam mendukung pembangunan IKN secara aktif. “PPU siap menjadi bagian yang aktif dan strategis dalam mendukung IKN sebagai wajah baru Indonesia,” ujarnya. 

Baca juga : Presiden Prabowo Perintahkan Percepatan Pembangunan IKN, Basuki: Siap Laksanakan

Ia juga meminta agar proyek prioritas seperti pembangunan jalan, penyediaan air bersih, dan rumah sakit segera mendapatkan perhatian pemerintah pusat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengakui beratnya tantangan yang dihadapi PPU, namun juga menyoroti peluang besar di balik perannya.

“PPU tidak boleh menjadi penonton. Justru ini kesempatan untuk menjadi kota modern yang rendah karbon, pusat industri kreatif, dan smart eco-tourism. Tapi semua itu harus dimulai dari master plan yang kuat, terukur, dan realistis,” kata Rachmat.

Ia juga mendorong PPU untuk segera merumuskan syarat agar dapat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), dan menyatakan kesiapan Bappenas dalam mendukung penyusunan master plan pembangunan yang kolaboratif dan berbasis kearifan lokal.

“Kami akan bantu percepatan kolaborasi dengan lintas kementerian dan mitra pembangunan. Untuk itu kami akan bantu mulai dengan penyiapan cetak biru yang implementatif,” tegasnya.

Mudyat berharap hasil audiensi ini dapat mendorong perhatian nyata dari pemerintah pusat, khususnya dalam penguatan kapasitas wilayah sebagai mitra utama pembangunan IKN.

Di sisi lain, Ketua DPRD PPU Raup Mu'in dalam forum tersebut menambahkan bahwa PPU telah berkorban wilayah karena 10 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Sepaku kini masuk wilayah IKN. Hal ini menyebabkan kecamatan tersebut tidak lagi memenuhi syarat administratif dan turut berdampak pada hilangnya potensi PAD akibat insentif fiskal di IKN, berdasarkan Permenkeu No. 28 Tahun 2024.

Deputi Infrastruktur Bappenas Abdul Malik Sadat Idris mengakui adanya pertumbuhan ekonomi di PPU, namun menilai belum sebanding dengan peran strategis daerah tersebut. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, rendah karbon, serta mengantisipasi dampak sosial dan lingkungan, termasuk risiko marginalisasi masyarakat adat.

Mengakhiri pertemuan, Rachmat Pambudi Rachmat Pambudi menegaskan komitmen Bappenas untuk mengawal pembangunan PPU sebagai gerbang IKN, termasuk peluang untuk dilibatkan dalam program percontohan nasional seperti Water Fund, smart farming, dan city branding berbasis ekowisata. (Put)