Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Delapan puluh tahun kemerdekaan Indonesia bukan hanya kisah perjuangan para pahlawan di medan tempur, tetapi juga kisah panjang membangun negeri dari pondasi paling dasar: tempat tinggal yang layak untuk setiap warga. Di Jakarta, cerita ini tak lepas dari kiprah Perumda Pembangunan Sarana Jaya, yang sejak berdirinya pada 1969—saat itu bernama Perusahaan Tanah dan Bangunan—telah menjadi penggerak pembangunan kawasan, hunian, dan infrastruktur kota. Pada 1982, perusahaan ini berganti menjadi PD Sarana Jaya, dan pada 2018 resmi bertransformasi menjadi Perusahaan Umum Daerah sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018.
Bagi Sarana Jaya, menyediakan rumah bukan sekadar membangun dinding dan atap. Program Hunian Terjangkau Layak yang diamanatkan Pemprov DKI Jakarta menjadi wujud nyata bahwa hak atas papan adalah bagian dari martabat warga. Menara Samawa di Pondok Kelapa dan Menara Cilangkap hadir bukan hanya dengan unit apartemen, tetapi juga ruang komunal, akses transportasi publik, dan fasilitas sosial yang menghidupkan interaksi antarwarga.
“Pembangunan hunian terjangkau layak adalah komitmen kami untuk memastikan setiap warga Jakarta punya kesempatan hidup layak di kota ini. Hunian adalah hak, bukan privilese,” ujar Andira Reoputra, Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, menegaskan visi perusahaan di tengah tantangan urbanisasi.
Di sela-sela perkembangan kota, Sarana Jaya juga membentuk denyut ekonomi baru. Proyek-proyek strategis seperti Gedung Sarana Jaya, Naya Menteng, Naya Cikini, Naya Pramuka, Apartemen Palm Court, Food Hub Tanah Abang, hingga pengembangan Sentra Primer Tanah Abang menjadi simbol transformasi Jakarta menuju pusat bisnis, hunian, dan gaya hidup yang terintegrasi. Tak hanya itu, Sarana Jaya kini menjajaki bisnis baru di segmen landed house melalui pembangunan Annora Fine Living dan Warna Fine Living, yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan pasar hunian premium yang tumbuh pesat di Jakarta dan sekitarnya.
Namun, peran Sarana Jaya tidak berhenti di batas wilayah Jakarta. Dengan tata kelola berstandar internasional seperti ISO 37001 Anti-Bribery Management System dan ISO 55001 Asset Management, BUMD ini membawa pesan bahwa pembangunan yang bersih dan transparan adalah modal penting untuk menarik kepercayaan dunia. Prinsip green building yang diusung di berbagai proyek juga menegaskan komitmen terhadap masa depan yang ramah lingkungan.
Kini, di era ketika Jakarta menatap masa depan sebagai kota global, Sarana Jaya terus berinovasi. Peluncuran Jaya Paint adalah langkah diversifikasi yang menunjukkan bahwa kreativitas bisnis dapat berjalan seiring dengan misi sosial. Dalam setiap proyeknya, Sarana Jaya menyulam benang merah antara sejarah perjuangan dan cita-cita peradaban—menyediakan rumah, membangun kota, dan merawat mimpi warganya untuk generasi mendatang. (*)
UPAYA mendorong transformasi pertanian berkelanjutan terus diperkuat melalui sinergi antara badan usaha milik daerah (BUMD) dan sektor swasta.
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
Kualitas sebuah dakwaan tidak hanya diukur dari narasi delik, tetapi juga dari kejujuran dan kebersihan proses yang melahirkannya.
Perusahaan BUMN kini tak lagi mendapat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) karena sepenuhnya telah dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara.
Pemprov DKI Jakarta telah memetakan 30 kawasan yang akan dikembangkan sebagai Transit Oriented Development (TOD).
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Otoritas Palestina meradang lantaran Israel kian memperketat kendali atas Tepi Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved