Pengamat Dorong Wapres Berkantor di IKN daripada Jadi Ibukota Kaltim

PENGAMAT Politik Ray Rangkuti menilai untuk mengganti status kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi Ibu Kota Kalimantan Timur (Kaltim) sulit diadopsi. Sebab, itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2023 tentang IKN. Ia mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN.

“Secara aturan, tidak mungkin mengubah posisi IKN menjadi ibu kota Kaltim. Jika hal ini dilakukan, harus terlebih dahulu merevisi UU Ibu Kota Negara,” katanya saat dikonfirmasi Media Indonesia pada Minggu (20/7).

Ray juga mendorong Presiden Prabowo Subianto segera memutuskan status keberlanjutan pembangunan IKN serta menentukan lokus ibukota negara sebab tak mungkin suatu negara memiliki dua ibukota. 

Baca juga : Guntur Romli Apresiasi Usulan IKN Jadi Ibu Kota Provinsi

“Hanya sejauh ini, kita melihat pak Prabowo lebih berkenan di Jakarta daripada di Nusantara,” ujarnya. 

Ray melihat bahwa usul menjadikan IKN sebagai ibu kota Kaltim tidak realistis. Menurutnya, Kaltim akan kesulitan untuk menjaga dan merawat kota sebesar IKN yang saat ini sudah berjalan hingga 10 persen. 

“Sejak awal, desain IKN sudah dibuat sebagai ibu kota negara, bukan ibu kota provinsi. Jadi mengubahnya menjadi ibu kota provinsi akan mengundang biaya tinggi bagi daerah,” tuturnya. 

Baca juga : Sekjen Golkar Singgung LDR Jika Wapres Berkantor di IKN

Ray mengatakan ada solusi lain guna mengoptimalkan dan sekaligus memfungsikan IKN dengan mendorong wapres untuk segera berkantor di Nusantara. 

“Jadi, presiden di Jakarta dan wapres di Nusantara. Lebih lagi, wapres sendiri memiliki tugas menjadi koordinator pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Papua. Berkantor di IKN, tentu akan mendekatkan wapres dengan daerah Papua. Sehingga akan tercapai efektivitas dan sinergi tugas wapres di Papua,” katanya. 

Hal itu lanjut Ray, dapat dilaksanakan sebab tak ada aturan yang menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden harus berkantor di wilayah yang sama. Dengan begitu, antara presiden dan wakil presiden dapat berkantor di daerah yang berbeda. 

“IKN dibangun di era Pak Jokowi yang merupakan orangtua wakil presiden, Gibran. Bila Gibran berkantor di IKN, bukan saja bertujuan membuat jarak dirinya dengan Papua makin dekat, tapi sekaligus dapat menjaga dan merawat apa yang sudah dibangun oleh presiden sebelumnya yang sekaligus orang tua kandung wapres. Dengan begitu, warisan pak Jokowi dapat terus terpelihara,” tandasnya. 

Sebelumnya, Partai NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini didorong apabila pemerintah memutuskan tak melanjutkan pembangunan kawasan IKN Nusantara.  (H-4)