Bahlil Tak Masalah soal Usulan Wapres Berkantor di IKN

KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tak mempersoalkan usulan Partai NasDem terkait Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kita silakan saja, namanya saja usulan kan semuanya boleh mengusulkan, namanya usulan semuanya bisa," kata Bahlil di Jakarta, Rabu (23/7).

Bahlil meyakini Presiden Prabowo Subianto juga bakal mempertimbangkan usulan itu dengan baik. Kepala Negara diyakini akan mengkaji usulan itu.

Baca juga : NasDem Minta Presiden Prabowo Segera Terbitkan Keppres IKN

"Pak Presiden kan orangnya demokratis, dan akan dilihat mana yang terbaik untuk rakyat bangsa dan negara," ujar Bahlil.

Menteri ESDM itu mengatakan Golkar akan setuju dengan keputusan Presiden Prabowo nantinya. Meskipun tidak tegas mengatakan sepakat dengan NasDem soal usulan Wapres berkantor di IKN Nusantara.

"Kalau Golkar, kalau kita kan partai pendukung pemerintah, apa yang diputuskan oleh pemerintah, ya kita dukung," ucap Bahlil.

Baca juga : Mayor Teddy Respons Pernyataan Bahlil soal Ibu Kota Pindah ke IKN pada 2028

Sebelumnya, Partai NasDem mendesak Keputusan Presiden (Keppres) terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, segera diterbitkan. Hal itu merupakan salah satu opsi strategis yang disampaikan Partai NasDem, untuk ditindaklanjuti pemerintah pusat.

"Jika IKN Ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, segera terbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN. Terbitkan pula Keppres tentang pemindahan kementerian/lembaga dan ASN secara bertahap ke IKN, dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Juli 2025.

NasDem juga mendesak agar IKN segera difungsikan bertahap. Salah satunya dengan menempatkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.

Menurut Saan, dengan berkantornya wapres di IKN, pembangunan Indonesia timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat. Bahkan, mempercepat pemerataan pembangunan. (P-4)