Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
SEKRETARIS Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut Wakil Presiden bakal menjalani long distance relationship atau hubungan jarak jauh dengan Presiden jika harus berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, keputusan tempat seorang Wapres berkantor ada di tangan Presiden.
"Wapres berkantor di mana tergantung kebijakan politik Presiden," katanya kepada Media Indonesia, Minggu (20/7).
Menurut Sarmuji yang juga duduk sebagai anggota DPR RI itu, Presiden lah satu-satunya pihak yang dapat melakukan pembagian kerja dengan Wapres. Ia mengatakan, Presiden dapat menugaskan Wapres berkantor di IKN sesekali atau secara berkala.
"Tapi jika permanen, sementara Presiden berkantor di Jakarta, kesannya seperti suami istri berpisah jauh atau LDR (long sistance relationship)," terang Sarmuji.
Sebelumnya, usulan agar Wapres berkantor di IKN disampaikan oleh Partai NasDem. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan, usulan itu dimaksudkan agar gedung-gedung yang sudah dibangung di IKN tidak terlantar.
"Nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas, dengan cara Wapres berkantor di IKN," kata Saan. (Tri/P-3)
Hasto menyebut nama Jokowi, Gibran dan Bobby dalam nota pembelaannya atau pleidoi. Kasus hukumnya dikatakan sebagai akibat sikap kritisnya terhadap sejumlah peristiwa politik.
Andreas mengaku ia beberapa waktu lalu kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya. Di sana ia menerima aspirasi dan permohonan untuk melakukan pembangunan infrastruktur.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved