Rangkap Jabatan Wamen di BUMN Bagian dari Politik Balas Budi

PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai melakukan praktik politik balas budi dengan memberikan puluhan wakil menteri (wamen) jabatan tambahan di sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan catatan Transparecny International Indonesia (TII), setidaknya ada 33 wamen dan wakil kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang merangkap sebagai komisaris di BUMN. Rangkap jabatan wamen berpotensi melanggar undang-undang.

Direktur Eksekutif Triaspols Agung Baskoro menjelaskan secara politik praktik tersebut merupakan bentuk rasa terima kasih Prabowo kepada pihak yang telah telah berjasa dalam pemenangannya saat pemilihan presiden maupun dalam keseharian  penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyebut hal itu sebagai politik etis. 

"Politis etis dari Presiden sesungguhnya bukan hal baru, bedanya diperluas. Karena di masa sebelumnya, jabatan komisaris teruntuk para relawan tanpa merangkap jabatan publik apapun karena dianggap berpotensi melanggar," kata Agung kepada Media Indonesia, Minggu (20/7).

Baca juga : BUMN Bisa Jadi Muara Korupsi Akibat Tata Kelola Amburadul Ditambah Konflik Kepentingan dari Wamen Rangkap Jabatan

Sebelumnya, Kepala PCO Hasan Nasbi mengatakan bahwa wamen diperbolehkan rangkap jabatan, termasuk pada jabatan komisaris BUMN. Ia mengakui, anggota kabinet sekelas menteri memang dilarang, tapi Hasan mengatakan  wamen tak dilarang dalam aturan. Sebab, menurut Hasan tidak ada bunyi yang melarang wamen rangkap jabatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019. 

"Itu clear (tidak ada larangan wamen rangkap jabatan). Di pertimbangan ada kata-kata yang seperti itu, tapi dalam putusan tidak ada," katanya. 

Di sisi lain, MK baru-baru ini menegaskan bahwa aturan larangan rangkap jabatan pada menteri juga berlaku bagi wamen. Sebab,MK menegaskan bahwa aturan itu sudah ada dalam Putusan Nomor 80 sebagaimana diatur Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara.  MK beralasan jabatan menteri dan wamen sama-sama ditunjuk oleh presiden sehingga memiliki status yang sama. (H-4)