Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGANGKATAN sejumlah wakil menteri Kabinet Merah Putih sebagai pejabat di badan usaha milik negara (BUMN) dinilai melanggar sistem meritokrasi. Selain itu, kebijakan tersebut juga menimbulkan konflik of interest dan potensi korupsi yang besar.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Gugun El Guyanie mengatakan, menempatkan orang yang tidak sesuai dengan kompetensi seperti wamen pada BUMN adalah hal yang sangat politis. Tujuannya, sebut Gugun, hanya bagi-bagi kue kekuasaan.
"Pengangkatan wamen yang ugal-ugalan itu salah, ditumpuk dengan kesalahan lagi, menggandakan jabatan wamen di BUMN," terangnya kepada Media Indonesia, Minggu (20/7).
Menurut Gugun, rangkap jabatan wamen dengan komisaris perusahaan pelat merah bakal memunculkan benturang kepentingan. Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
"Ini jelas campur aduk, tidak jelas, abu-abu, gray area. Pasti itu potensi korupsinya besar," kata Gugun.
Selama ini, sambungnya, pengelolaan BUMN mengenal prinsip good corporate governance (GCG). Salah satu pengejawantahan GCG itu menurutnya adalah independensi.
Bagi Gugun, komisaris BUMN yang juga seorang wamen dapat dipastikan tidak dapan menjalankan peran pengawasan secara independen.
Apalagi, banyak BUMN yang selama ini banyak yang salah kelola. Oleh karena itu, tak jarang aparat penegak hukum mengusut kasus korupsi di BUMN. Menurutnya, menyusupkan orang-orang dekat Presiden Prabowo Subianto yang menjabat wapres jadi komisaris BUMN bakal memperburuk keadaan.
"Jangan harap BUMN bisa hadir sebagai korporasi plat merah yang bisa melayani rakyat, justru potensi merampok rakyat," jelas Gugun.
(Tri/P-3)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Sepinya pasar rakyat di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar.
Implementasi K3 di lingkungan ASM tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban regulasi, melainkan sistem yang terintegrasi.
KSP M Qodari menyambut baik kehadiran DPP Gapembi yang bergerak cepat meski baru disahkan secara administratif oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum pada Agustus 2025.
Kris merekomendasikan perbaikan tata kelola MBG seperti melakukan audit menyeluruh dan transparan atas seluruh rantai distribusi dan penyedia makanan.
ISO/IEC 42001:2023 ialah standar global yang mengatur sistem manajemen AI, mencakup aspek tata kelola, manajemen risiko, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan AI.
Langkah strategis ini menandai evolusi perusahaan dalam menghadirkan standar global kepatuhan, keamanan, dan tata kelola.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved