Terapkan ISO 37001:2016, Pertamina Mendapat Apresiasi

PERTAMINA dinilai telah menerapkan tata kelola yang sangat baik, termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas. Terlebih, BUMN itu juga sudah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016.

”Pertamina sudah memiliki tata kelola dan sistem yang baik. Apalagi mereka juga menerapkan SMAP. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, bisa dengan mudah dan cepat diketahui jika terjadi penyelewengan,” kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, di Jakarta, Selasa (15/7). 

Baca juga :  Pakar dari UGM Apresiasi Warga Jenu, Tuban, Jatim dalam Kelola Uang 

Sofyano menilai penerapan tata kelola yang baik, yang didukung pula sistem SMAP, merupakan komitmen Pertamina untuk menjadi perusahaan bersih. ”Ya, jelas. Itu sudah terbaca. Dengan menerapkan SMAP, menunjukkan Pertamina sudah ada keinginan kuat menjadi bersih dan menghindari serta memberantas korupsi di lembaganya,” urai Sofyano.

Apalagi, lanjutnya, banyak sistem lain yang dibuat seperti digitalisasi di dalam lini bisnis Pertamina. Melalui upaya tersebut, diharapkan operasional BUMN pun berjalan efisien dan diharapkan juga bisa menghindarkan berbagai praktik koruptif. ”Hanya saja, Pertamina juga perlu secara periodik melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut,” jelasnya. 

Menurut Sofyano, selain mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sistem tersebut juga bisa membantu aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dengan penerapan SMAP, imbuhnya, jika terjadi pelanggaran, akan mudah diketahui dan ditindaklanjuti APH.

Baca juga : Pemkot Sorong dan Pertamina Bahas Distribusi BBM Subsidi dan Penguatan Sistem XStar

Dalam kasus yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung, misalnya, Sofyano yakin penerapan SMAP oleh Pertamina, cukup membantu APH dalam pengungkapan kasus tersebut. Sebut saja hilangnya beberapa pasal dalam Surat Perjanjian Kerja Sama. ”Sebab, bukti-bukti akan sangat mudah diperoleh dari sistem yang transparan tersebut,” jelasnya.

Makanya, lanjut Sofyano, berbagai upaya Pertamina tersebut harus selalu didukung. ”Apalagi Pertamina kan entitas bisnis yang besar dan mampu memberi kontribusi ekonomi besar juga kepada negara,” ucapnya.

Sofyano sependapat, BUMN lain pun selayaknya menerapkan ISO 37001;2016 sebagaimana dilakukan Pertamina. ”Ya betul (bisa menjadi contoh). Karena BUMN memang harus mendukung aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi,” pungkasnya.

KOMITMEN TATA KELOLA
Sebelumnya, Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan Pertamina berkomitmen penuh dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Pada 2024 misalnya, jumlah Wajib Lapor LHKPN Pertamina Group merupakan yang terbanyak dari seluruh BUMN. “Walau menjadi yang terbanyak namun tingkat kepatuhan wajib lapor di Pertamina mencapai 100% pada periode tahun sebelumnya dan seluruhnya tepat waktu," ungkap Fadjar.

Fadjar menambahkan perbaikan tata kelola Pertamina juga dilakukan dengan memperkuat kebijakan pengendalian dan pencegahan praktik penyuapan dengan memperbaharui Sertifikat SMAP ISO 37001:2016. 

Komitmen Pertamina dalam penerapan tata kelola yang baik tersebut, kata Fadjar, mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga independen. Salah satunya dengan diraihnya predikat Perusahaan Sangat Terpercaya (Indonesia Most Trusted Company) dari Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2024 yang diberikan Majalah SWA bersama Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG). (Ant/E-2)