Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Sorong menggelar audiensi bersama PT Pertamina guna membahas berbagai isu strategis terkait distribusi dan pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, serta penguatan sistem digital XStar.
Pertemuan ini menjadi forum koordinasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Pertamina, khususnya dalam menjaga ketahanan energi dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyampaikan apresiasi atas dukungan Pertamina yang turut berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi daerah, termasuk capaian inflasi Kota Sorong yang tercatat sebagai salah satu yang terendah di Indonesia.
"Dukungan teman-teman Pertamina sangat berarti. Inflasi kita terendah se-Indonesia, dan ini salah satunya karena distribusi BBM cukup baik. Namun, ke depan kita butuh sistem yang lebih transparan dan efisien," ujar Septinus.
Beliau juga menekankan pentingnya penyempurnaan Sistem XStar sebagai sarana digital penerbitan rekomendasi BBM subsidi (JBT dan JBKP). Menurutnya, perlu ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, agar pemerintah daerah memiliki akses dan peran dalam memastikan distribusi tepat sasaran.
“Penduduk Provinsi Papua Barat Daya semakin meningkat. Artinya, kebutuhan BBM juga naik. Sistem XStar perlu dirancang dengan format yang baik agar distribusi tidak menimbulkan kelangkaan. Kita juga perlu tahu kuota kabupaten/kota berapa persen yang kami dapat, karena itu terkait pendapatan daerah dari pajak,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim menyoroti pentingnya pendataan pemegang Izin Niaga Umum (INU) secara rinci, serta menampung aspirasi masyarakat dari wilayah pesisir.
“Kami menerima aspirasi dari masyarakat di Pulau Buaya dan Pulau Soop yang mengusulkan pembangunan SPBU khusus nelayan. Hal ini tentu penting untuk mendukung sektor perikanan dan pelayanan energi,” ujarnya.
Moderator dalam audiensi, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, Thamrin Tajuddin juga menegaskan agar ke depan tidak terjadi kekurangan kuota BBM subsidi seperti yang sempat terjadi tahun lalu. Ia berharap kuota dapat ditambah untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat.
“Program XStar dan Koperasi Merah Putih juga perlu kita dukung. Harapannya tidak terjadi lagi kekurangan kuota subsidi. Kita butuh sistem yang akuntabel agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya.
Audiensi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi teknis antara Pemkot Sorong dan PT Pertamina. Diharapkan melalui sinergi yang erat, distribusi BBM subsidi di Kota Sorong dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (E-2)
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menunjukkan respons cepat dalam menghadapi dua situasi darurat di perairan lepas pantai Jawa Barat dalam kurun sepekan.
Moody’s Ratings menurunkan outlook 7 emiten Indonesia menjadi negatif, termasuk TLKM, ICBP, dan UNTR. Simak daftar lengkap emiten yang terdampak di sini.
Nilainya mencapai lebih dari Rp 17 triliun jika dikonversikan dalam kurs Rupiah.
Sementara kapal-kapal milik Pertamina sebagian besar telah berusia tua dan dinilai tidak efisien karena berisiko tinggi mengalami kerusakan dan kecelakaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved