Riza Chalid Tersangka Tunjukkan Pertamina Dukung Penegakan Hukum

Anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo berpendapat Pertamina sangat mendukung Kejaksaan Agung dalam melakukan penegakan hukum. Termasuk penetapan status tersangka dan upaya penangkapan M Riza Chalid. 

Sikap manajemen Pertamina tersebut, ucap Sartono, juga sejalan dengan komitmen politik Presiden Prabowo untuk membangun sistem ekonomi nasional yang bersih dan adil. Termasuk di dalamnya, upaya membuka kasus korupsi tahap demi tahap, seperti membongkar kartel migas. 

Baca juga : Laporan Keberlanjutan Kilang Pertamina Internasional Berhasil Raih Penghargaan

”Jika ingin menciptakan BUMN sehat dan mandiri, pemberantasan korupsi adalah langkah pertama yang tidak bisa ditawar,” kata Sartono, di Jakarta, Senin (14/7). . 

Sartono berharap tidak ada lagi praktik rente dan mafia. Dengan demikian, diharapkan pula Pertamina sebagai BUMN strategis, akan terus menuju ke arah lebih baik.

Manajemen Pertamina, kata dia, memang terus membenahi diri. Antara lain dalam hal digitalisasi dan transparansi. Begitu pun Sartono berharap, Pertamina harus terus memperkuat good corporate governance dan menjadikan sebagai prioritas utama.

Baca juga : Efisiensi dan Produktivitas Topang Pertumbuhan Kinerja PIS di 2024

“Di Komisi VI DPR RI, mitra utama dari BUMN/Pertamina, kami siap untuk terus bekerja sama menjalankan tugas mengawasi keterbukaan agar betul-betul terasa di praktiknya."

Dengan demikian, katanya lagi, Pertamina dan BUMN lain dapat benar-benar mengelola kekayaan bangsa dan disalurkan kepada seluruh Rakyat, terciptanya Indonesia yang sejahtera seperti cita-cita kita semua,” ucap Sartono.

Terpisah, pengamat hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar juga sependapat. Menurutnya, penetapan Riza Chalid sebagai tersangka, menggambarkan Pertamina mendukung langkah Kejagung. Fickar sependapat Pertamina memang terus membaik dan serius menciptakan kondisi perusahaan lebih bersih.

"Pertamina terlihat mendukung aparat untuk membongkar kasus-kasus korupsi di lembaganya. Kelihatannya memang sedang bersih-bersih,” lanjutnya.

Bahkan, menurut Fickar, Pertamina saat ini sudah mengimplementasikan prinsip good corporate governance dengan baik. Di antaranya, melalui penerapan transparansi di berbagai bidang.

Karena itu, lanjut Fickar, dengan terungkapnya kasus korupsi ini, diharapkan menjadi momentum untuk terus menerus memperbaiki sistem di perusahaan tersebut. ”Pertamina tidak boleh memberi toleransi terhadap pelanggaran sekecil apa pun,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan M Riza Chalid sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Riza adalah satu dari sembilan tersangka baru, yang ditetapkan 10 Juli 2025.

Dalam kasus ini, Riza ditersangkakan selaku penerima manfaat PT Orbit Terminal Merak (PT OTM). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers mengatakan Riza menyepakati rencana kerja sama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak meski tidak dibutuhkan Pertamina, serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. (Ant/E-2)