Awas Koperasi Koperasi Merah Putih Jadi Sarang Konflik Kepentingan

PEMERINTAH disarankan menguatkan manajemen dan kesiapan sumber daya manusia dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih. Proyek itu tidak boleh terselip konflik kepentingan.

“Revitalisasi koperasi hanya akan berhasil jika dijauhkan dengan kesungguhan dan bebas dari konflik kepentingan,” kata Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Harapan Bersama (YPHB) Sudirman Said melalui keterangan tertulis, Jumat (20/6).

Bijak Memilah?

Sudirman mengatakan, pemerintah akan menargetkan pembuatan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Karenanya, konflik kepentingan bisa membuyarkan rencana baik pemerintah, untuk menyejahterakan masyarakat.

Pemerintah disarankan bijak memilah sumber daya manusia (SDM) pengelola Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Sudirman, tenaga kerja yang bebas konflik kepentingan bisa memastikan kemauan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat berjalan baik.

“Setelah 80 ribu terbentuk, tantangan berikutnya adalah penyiapan kapasitas SDM dan manajemen, harus ada standarisasi,” ucap Sudirman.

Taati Aturan?

Pemerintah juga disarankan memastikan aturan dijalankan dengan baik dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih itu. Termasuk, dukungan politik agar kesejahteraan masyarakat maju, sesuai yang diharapkan pemerintah.

“Regulasi baik, dorongan politik kuat, sumber daya cukup, dan kesempatan terbuka. Tapi, jembatannya adalah manajemen eksekusi,” tutur Sudirman. (Can/P-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Cahya Mulyana