Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MANAJEMEN PT Hutama Karya (Persero) menegaskan mendukung aksi bersih-bersih BUMN yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti diberitakan, KPK pada Rabu (6/8) pukul 18.42 WIB perihal penahanan Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Hutama Karya (Persero) periode 2018 - 2020 dan Mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi Hutama Karya Periode 2016 - 2020, terkait kasus dugaan korupsi tol sumatra mengenai transaksi pembelian lahan (land bank) di wilayah Bakauheni dan Kalianda pada tahun 2018 – 2020.
"Hutama Karya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan bersikap kooperatif serta transparan dalam proses penyidikan kasus ini," tegas EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Adjib Al Hakim, Kamis (7/8).
"Hutama Karya mendukung program bersih-bersih BUMN dan berkomitmen untuk memenuhi setiap tahapan pemeriksaan yang berjalan," sambung Adjib.
Ia menegaskan, Hutama Karya juga memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya.
Sebelumnya, Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Hutama Karya (Persero) Bintang Perbowo resmi ditahan tim penyidik KPK selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.
Selain Bintang, KPK turut menahan Mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi Hutama Karya Periode 2016 - 2020 M Rizal Sutjipto yang juga selaku Ketua Pengadaan Lahan.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan tim penyidik resmi melakukan penahanan terhadap dua tersangka perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) tahun anggaran 2018-2020.
"KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada kedua tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 6 sampai dengan 25 Agustus 2025," ungkap Asep Guntur.(H-4)
Usai merampungkan tugas di Aceh Tamiang, PT Hutama Karya (Persero) kini memfokuskan sumber daya ke Kabupaten Aceh Timur untuk membangun Rumah Hunian Sementara (Huntara).
Secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 136.612 kendaraan, atau meningkat 45,03% dibandingkan trafik normal.
PT Hutama Karya (Persero) dengan resmi menandatangani kontrak untuk pelaksanaan pembangunan Gedung Central Medical Unit (CMU) RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta.
Fokus utama Hutama Karya adalah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama pada saat arus lalu lintas tinggi, seperti libur Nataru atau Idul Fitri.
PT Hutama Karya (Persero) tengah mengebut pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Ruas Betung – Tempino – Jambi Seksi 1 sepanjang 62,4 km.
PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) hingga Juni 2025 telah memfasilitasi 792 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 23 Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved