Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PERURI resmi menandatangani Perjanjian Penugasan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait penyelenggaraan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dalam rangka mendukung layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Digital Business Peruri Farah Fitria Rahmayanti dan Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja.
Aplikasi SPBE Prioritas dirancang untuk menyederhanakan berbagai proses layanan administrasi aparatur sipil negara yang lebih terintegrasi.
Melalui pendekatan digital, layanan tersebut kini dapat berjalan lebih cepat, lebih mudah ditelusuri, dan langsung terhubung dengan sistem informasi ASN nasional. Transformasi ini diharapkan mampu mendorong efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
Inisiatif ini menjadi langkah penting dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Direktur Digital Business Peruri Farah Fitria Rahmayanti menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan amanah besar yang akan dijalankan dengan penuh komitmen.
“Selaku pihak yang ditunjuk sebagai GovTech Indonesia, Peruri hadir untuk mendukung digitalisasi layanan publik pemerintah melalui solusi yang aman, andal, dan terintegrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Aba Subagja mengatakan, “Semua upaya ini memiliki satu tujuan yakni memberikan dampak nyata bagi kemajuan ASN di Indonesia dan mendorong pertumbuhan transformasi digital secara berkelanjutan.” tuturnya.
Kolaborasi antara Peruri dan Kementerian PANRB ini menjadi salah satu upaya nyata dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional. Tak hanya memperkuat fondasi digital di sektor aparatur negara, kerja sama ini juga berkontribusi terhadap visi besar Indonesia menuju pemerintahan digital yang terpadu, tepat guna, dan berkelas dunia.
Seremoni penandatanganan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Peruri dan Kementerian PANRB dari berbagai unit terkait. Kehadiran mereka mencerminkan sinergi kuat antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola ASN yang modern, adaptif, dan berbasis teknologi. (Z-1)
TRANSFORMASI digital merupakan sebuah keniscayaan. Hal itu menjadi semangat PERURI untuk terus berkembang dan bertransformasi menuju era digital.
Peruri meningkatkan ketahanan masyarakat Perumahan Griya Indah, Desa Parungmulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terhadap risiko bencana akibat perubahan iklim.
Peruri akan tetap menjadi pihak yang mencetak pita cukai untuk barang-barang kena cukai.
Peruri mendapat Penghargaan sebagai Badan Publik dengan predikat Informatif kategori Badan Usaha Milik Negara.
Peruri berkolaborasi dengan Program Studi Gizi Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Pemerintah Desa Parungmulya, serta Puskesmas Ciampel memberikan makan bergizi.
Peruri mengirim bantuan logistik kepada korban bencana Sumatra, berupa makanan, air bersih, perlengkapan kesehatan, serta perlindungan untuk kelompok rentan.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
MenpanRB Rini melihat pelayanan di Mall Mini Pelayanan Polri (MMPP) milik Polresta Sidoarjo. Dia juga melihat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved