Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

GovTech Indonesia Diluncurkan, Peruri Siap Menjadi Garda Depan Digitalisasi Pemerintahan 

Budi Ernanto
27/5/2024 16:52
GovTech Indonesia Diluncurkan, Peruri Siap Menjadi Garda Depan Digitalisasi Pemerintahan 
Peluncuran GovTech Indonesia yang bernama INA Digital.(DOK PERURI)

MEWUJUDKAN komitmen pemerintah untuk mengakselerasi digitalisasi pelayanan pemerintahan melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Presiden Joko Widodo, secara resmi meluncurkan GovTech Indonesia bernama INA Digital sebagai bagian dari Peruri.

Acara peluncuran yang berlangsung di Istana Negara ini menjadi bagian dari kegiatan SPBE Summit 2024 dan dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan instansi pusat serta kepala daerah. Peluncuran GovTech Indonesia sekaligus menegaskan peran Peruri sebagai penyelenggara SPBE dan motor penggerak keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023.

“Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat digital public infrastructure, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik,” kata Jokowi saat menyampaikan pidato di acara peluncuran GovTech Indonesia. 

Baca juga : Kembangkan Digitalisasi Tiket Destinasi Wisata, Perhutani Gandeng GOERS

Presiden juga menekankan perlunya kerja sama dan integrasi antar kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. “Setiap kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data,” tambah Presiden Jokowi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menekankan, pasca-peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut. Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September 2024. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.

Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan, pemilihan Peruri untuk menjalankan INA Digital berdasarkan pada portofolio digital yang kuat, terbukti dengan berbagai layanan pemerintahan digital yang sebelumnya sudah menjadi produk unggulan mereka. Karenanya penugasan tersebut adalah pilihan yang tepat, karena nantinya dapat mendorong daya saing BUMN di sektor digital.

Baca juga : Indonet Raih Laba Bersih Rp253,26 M, Tertinggi selama Tiga Dekade Beroperasi

Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, menyampaikan, “Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah secara resmi meluncurkan GovTech Indonesia dan amanah yang diberikan kepada Peruri. Apresiasi juga kami sampaikan atas dukungan Kementerian PANRB, Kementerian BUMN dalam mendukung transformasi digital pemerintahan melalui INA Digital. Peruri berkomitmen untuk melaksanakan amanah ini dengan sebaik-sebaiknya dan kami siap mengemban peran kunci dalam percepatan kemajuan bangsa”.

Adapun INA Digital merupakan bagian dari Peruri yang berperan sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia. Pembentukan INA Digital diwujudkan sejak Peruri mendapatkan mandat dari Pemerintah dalam Perpres No 82 Tahun 2023. INA Digital berperan menjadi akselerator transformasi layanan digital pemerintah, mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien 

Pada tahap pertama, INA Digital akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital utama di sembilan layanan yang menjadi prioritas, yaitu layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online dan izin keramaian. 

Layanan digital  terpadu ini akan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan  publik, memudahkan akses masyarakat, dan mengurangi kerumitan yang sering dihadapi saat ini. Kedepannya masyarakat  hanya  perlu  mengakses satu portal untuk berbagai layanan pemerintahan sehingga dapat lebih menghemat waktu, mempermudah proses administrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik. (Z-6)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto
Berita Lainnya