Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM menghadapi dinamika bisnis yang semakin kompleks dan menuntut kepastian hukum yang kuat, Peruri mengambil langkah strategis dengan memperkuat fondasi tata kelola perusahaan yang baik melalui kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
Peruri menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), sebagai bagian dari komitmen jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan bisnis, meningkatkan kepatuhan hukum, serta mendukung transformasi perusahaan menjadi entitas teknologi high security yang tangguh dan tepercaya.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Prof R Narendra Jatna di Gedung Mantofani, Kantor Peruri Jakarta, Rabu (30/7).
Kerja sama ini bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Peruri, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
“Perjanjian kerja sama ini merupakan langkah penting dalam penguatan aspek hukum di lingkungan perusahaan, seiring transformasi Peruri dari perusahaan percetakan menjadi perusahaan teknologi high security dengan cakupan bisnis yang semakin luas, termasuk di bidang digital,” ujar Dwinadalam sambutannya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Jamdatun dalam membangun fondasi hukum yang kuat untuk menopang pertumbuhan dan penugasan strategis perusahaan.
Senada dengan itu, Narendra menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum dalam pengambilan keputusan bisnis.
“Kami berharap seluruh jajaran manajemen Peruri mampu menginternalisasi prinsip-prinsip good corporate governance dan menjalankan tugas dengan itikad baik serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Narendra.
Sebagai BUMN yang mengemban mandat strategis dalam mencetak mata uang, dokumen sekuriti, serta mengembangkan platform digital untuk pemerintah, Peruri memiliki peran vital bagi negara.
Oleh karena itu, kolaborasi ini menjadi bentuk sinergi strategis yang memperkuat kepatuhan hukum dan mitigasi risiko, serta mendukung stabilitas operasional dan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.
Melalui kemitraan ini, Peruri dan Jamdatun berkomitmen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih akuntabel, transparan, dan taat hukum, demi mendukung kemajuan pembangunan nasional serta menciptakan iklim usaha yang tertib dan berkelanjutan. (Z-1)
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menangkap dua orang terduga pelaku penipuan dan perintangan penyidikan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (9/1).
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons kehadiran anggota TNI di sidang terdakwa Nadiem Makarim. TNI alat negara untuk pertahanan
Kadispenad Brigjen Donny Pramono memberikan klarifikasi terkait keberadaan tiga anggota TNI di dalam ruang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim
Kejaksaan Negeri Purwakarta membantah isu operasi tangkap tangan (OTT) terhadap jaksa yang beredar di WhatsApp. Kejagung disebut hanya menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menilai jaksa yang terjerat operasi tangkap tangan KPK mengonfirmasi masih adanya praktik "sapu kotor" dalam institusi hukum Indonesia.
Rentetan kasus korupsi yang melibatkan jaksa menunjukkan bahwa mekanisme yang seharusnya menjadi benteng hukum justru mengalami kebocoran dari dalam.
Mendikbudristek Nadiem Makarim melibatkan Jamdatun dalam pengadaan laptop Chromebook. Kejagung menilai perlu dituangkan dalam berita acara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved