Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim telah menggelar konferensi pers bersama tim kuasa hukum yang dipimpin oleh advokat kondang Hotman Paris Hutapea terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang sedang diusut oleh jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Selasa (10/6) pagi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, pihaknya menghargai setiap pandangan yang muncul selama proses penyidikan tersebut. Sejauh ini, ia mengakui bahwa penyidik Jampidsus memang belum mengagendakan pemanggilan Nadiem sebagai saksi. Namun, Harli berpendapat bahwa klarifikasi yang disampaikan Nadiem perlu dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
"Apa yang disampaikan (Nadiem) di media atau di masyarakat, saya kira itu juga harus dituangkan di berita acara supaya itu menjadi dasar bagi penyidik untuk menilai apakah keterangan itu bersesuaian dengan keterangan-keterangan yang ada dari berbagai pihak dan dari dokumen-dokumen yang ada," kata Harli saat berada di Riau dikutip dari wawancara dengan Metro TV.
Sejauh ini, Harli mengatakan bahwa jajaran Jampidsus masih berfokus untuk menggali keterangan dari berbagai pihak terkait analisa teknis dan operasionalitas dari pengadaan laptop Chromebook tersebut. Nantinya, penggalian juga akan berlanjut ke segi kebijakan, termasuk siapa pihak yang dinilai tepat memberikan keterangan terkait kebijakan pengadaan laptop tersebut.
Sebelumnya, Nadiem mengatakan bahwa saat proses pengadaan berlangsung, pihaknya juga menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun), salah satu unit kerja di Kejagung yang berperan sebagai jaksa pengacara negara. Koordinasi dengan Jamdatun, kata Nadiem, diperlukan untuk memastikan proses pengadaan laptop Chromebook sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Tentu kita akan teliti, apakah memang dalam proses pengadaan Chromebook ini sudah melibatkan pihak-pihak, termasuk pihak kami, dalam memberikan pendapat-pendapat hukumnya," jelas Harli menanggapi pernyataan Nadiem soal pelibatan Jamdatun. (Tri/M-3)
JPU mengatakan bahwa berdasarkan perintah Nadiem, pejabat struktural eselon dua seperti direktur dan PPK ditekan melalui SKM Jurist Tan dan Fiona sebagai stafsus.
Ia menjelaskan mulai bertugas sejak Nadiem dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menjalankan peran tersebut hingga masa jabatan Nadiem berakhir.
Adesty menjelaskan, berdasarkan laporan keuangan yang disusun departemennya, perusahaan hasil merger Gojek dan Tokopedia yang berdiri pada 2022 tersebut memang belum mencatatkan
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku sempat dirawat empat hari akibat pendarahan saat menjalani sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor.
Celah kemahalan harga ini sering kali dimanfaatkan melalui praktik persekongkolan dan monopoli oleh pihak-pihak tertentu.
Roy menyebut LKPP memberikan kesaksian bahwa harga pada platform tidak terkontrol dan cenderung tinggi, sehingga akhirnya dilakukan perubahan.
Berdasarkan asas Lex Favor Reo, jika terjadi perubahan perundang-undangan, maka aturan yang diberlakukan adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya mengejar aktor intelektual di balik penyelundupan 2 ton narkoba Kapal Sea Dragon.
Terdakwa Riva Siahaan mempertanyakan penggunaan bottom price dan metodologi perhitungan kerugian negara dalam pledoinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Tiga terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penegakan hukum terkait tiga perkara korupsi dituntut hukuman penjara antara 8 hingga 10 tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved