Di Sidang Korupsi Chromebook, GOTO Akui Masih Rugi

KEPALA Departemen Finance dan Akunting PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Adesty Kamelia Usman, mengungkapkan bahwa hingga saat ini perusahaan tersebut belum membukukan keuntungan.

Keterangan itu disampaikan Adesty saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/2/2026).

“Sampai sekarang GoTo belum untung, Pak,” ujar Adesty di hadapan majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca juga : Nadiem Makarim Mengaku Sempat Alami Pendarahan, Empat Hari Dirawat di RS

Jaksa Roy Riady kemudian menegaskan kembali pernyataan tersebut.

“Sampai sekarang GoTo belum untung, rugi ya?” tanya Roy.

“Masih rugi,” jawab Adesty singkat.

Baca juga : JPU: Nadiem Sepakat Menggunakan Produk Chrome usai Bertemu Perwakilan Google

Roy pun meminta timnya mencatat keterangan itu dalam berita acara persidangan. “Catat ya teman-teman, rugi GoTo,” ucapnya.

Adesty menjelaskan, berdasarkan laporan keuangan yang disusun departemennya, perusahaan hasil merger Gojek dan Tokopedia yang berdiri pada 2022 tersebut memang belum mencatatkan laba hingga kini.

Selain menyinggung kondisi keuangan perusahaan, jaksa juga mendalami riwayat investasi Google ke Gojek maupun ke entitas terkait lainnya.

Dakwaan Korupsi Chromebook

Dalam perkara ini, Nadiem bersama tiga terdakwa lainnya didakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun. Ia juga disebut memperkaya diri hingga Rp809 miliar, yang dalam dakwaan dikaitkan dengan investasi Google ke Gojek atau PT AKAB.

Jaksa mendalilkan, Nadiem diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan mengarahkan kebijakan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kemendikbudristek agar mengerucut pada perangkat berbasis Chrome, produk milik Google. Kebijakan tersebut disebut menjadikan Google sebagai pihak dominan dalam ekosistem pengadaan TIK, termasuk laptop untuk satuan pendidikan.

Perbuatan itu diduga dilakukan bersama tiga terdakwa lain, yakni Ibrahim Arief selaku eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek; Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek periode 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek periode 2020–2021 yang juga menjabat sebagai KPA.

Atas dakwaan tersebut, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.