Kasus Chromebook, Jaksa Ungkap Teka-teki Kekayaan Nadiem Makarim dari Investasi Google

TIM Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap fakta dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. JPU mengklaim telah mengantongi bukti kuat berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak yang menunjukkan adanya penambahan kekayaan mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, hingga lebih dari Rp6 triliun.

Jaksa Roy Riady menjelaskan bahwa bukti SPT Pajak Penghasilan periode 2019-2023 menjadi instrumen kunci untuk menelusuri aliran dana yang diduga berkaitan dengan proyek tersebut.

“Di sana jelas ada penambahan penghasilan Rp809 miliar Pak Nadiem dari PT Gojek Indonesia. Itu tercatat dalam SPT penghasilan,” ujar Roy di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Baca juga : Nadiem Makarim Terancam Operasi Lagi di Tengah Sidang Korupsi Chromebook

Roy memaparkan bahwa kekayaan tersebut diduga berasal dari skema investasi dan penjualan saham yang tertutup. Selain angka Rp809 miliar, jaksa menemukan lonjakan penghasilan hingga Rp4 triliun, serta penjualan saham di Bursa Efek senilai Rp80 miliar pada tahun 2023 yang dilakukan secara non-transparan.

Roy menduga adanya simbiosis mutualisme antara jabatan Nadiem dengan pihak investor.

“Kami menduga ada upaya mencari keuntungan di situ. Dari mana? Dari investasi Google, di mana Google kemudian mendapatkan pekerjaan proyek pengadaan laptop Chromebook ini,” tegas Roy.

Baca juga : Jaksa Ungkap Modus Konflik Kepentingan hingga Simbiosis Mutualisme dalam Kasus Chromebook

Di persidangan, Roy merujuk pada keterangan Chief Executive Officer (CEO) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Andre Soelistyo, yang menyebut Nadiem sebagai pengendali atau pemberi kuasa utama. Selain itu, kesaksian Notaris Jose Dima Satria memperkuat dugaan adanya akta investasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Andre Soelistyo menyatakan dia penerima kuasa, Nadiem semua pengendalinya. Ditambah lagi keterangan notaris dan orang keuangan GoTo. Total kekayaan yang diduga diperkaya mencapai kurang lebih Rp6 triliun," tambah Roy.

Angka tersebut, menurut Roy, belum termasuk aset saham di berbagai anak perusahaan lain yang dibentuk oleh terdakwa.

Terkait kerugian keuangan negara dalam proyek Chromebook ini, JPU menyatakan bahwa angka Rp1,5 triliun yang dirilis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan diuji lebih lanjut dalam persidangan mendatang.

“Kerugian negara Rp1,5 triliun dari BPKP itu nanti kita uji saat menghadirkan ahli dari BPKP di persidangan,” pungkasnya. (H-3)