Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
TRANSFORMASI digital merupakan sebuah keniscayaan. Hal itu menjadi semangat PERURI untuk terus berkembang dan bertransformasi menuju era digital. Lebih dari sekedar mencetak uang, PERURI juga mewujudkan tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan bangsa di ruang digital.
Selama lebih dari 54 tahun, masyarakat mengenal PERURI sebagai perusahaan yang bertugas mencetak uang rupiah dan berbagai dokumen penting milik negara. Namun, di balik deru mesin cetak uang milik PERURI, kini denyut semangat baru menuju era digital hadir.
Transformasi itu dimulai pada tahun 2019. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 yang menjadi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan, PERURI resmi memiliki bidang usaha untuk menjalankan jasa digital security.
Langkah besar ini menjadi titik awal perubahan besar bagi PERURI. Dari yang sebelumnya hanya berfokus pada percetakan uang dan dokumen sekuriti, PERURI mulai mengembangkan berbagai produk digital seperti tanda tangan digital, stempel digital, track and trace, serta Digital ID.
Tahun 2021 menjadi tonggak baru bagi PERURI. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI memercayakan PERURI untuk membuat dan mendistribusikan meterai elektronik (e-Meterai). Produk e-Meterai adalah simbol konkret digitalisasi penerimaan negara di era baru, untuk mempercepat layanan, menekan potensi penyalahgunaan, sekaligus menjaga keamanan transaksi digital.
Kepercayaan pemerintah ini menjadi bukti bahwa PERURI telah diakui kompeten dan mumpuni dalam menjalankan bisnis digital security secara nasional.
Lompatan berikutnya terjadi pada penghujung tahun 2023. Melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, pemerintah resmi menunjuk PERURI sebagai Government Technology (GovTech) Indonesia. Peran ini menempatkan PERURI di jantung transformasi digital pemerintahan Indonesia, mengintegrasikan berbagai layanan digital kementerian dan lembaga agar lebih efisien dan saling terhubung. Dalam konteks ini, PERURI berperan sebagai penyedia ekosistem digital yang aman dan terpercaya.
Sejak penetapan tersebut, PERURI aktif menjalin kerja sama strategis dengan berbagai kementerian dan lembaga, ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan beberapa instansi pemerintahan.
Transformasi PERURI dari perusahaan percetakan dokumen sekuriti perusahaan teknologi high security membawa dampak nyata bagi negeri. Jika dahulu PERURI menjaga kedaulatan mata uang, kini PERURI juga menjaga kedaulatan data. nasional.
PERURI berkomitmen menghadirkan solusi yang mendukung pemerintahan digital yang efektif, efisien, dan berdaulat, sejalan dengan visi besar Indonesia menuju era digital yang mandiri dan berdaya saing. Hal itu terus diwujudkan PERURI dengan ekosistem yang semakin terintegrasi dan aman. (H-3)
Percepatan digitalisasi memang membawa efisiensi, namun di sisi lain memperbesar risiko karena menciptakan fragmentasi teknologi dalam sistem keamanan.
Upaya meningkatkan literasi dan pengelolaan keuangan karyawan semakin menjadi fokus dalam transformasi digital dunia kerja.
Plt Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Syska Hutagalung mengungkapkan inisiatif ini dinilai sejalan dengan arah pembangunan ekonomi digital dan penguatan koperasi.
RISE with SAP memungkinkan Win&Co Group untuk melakukan analisis profitabilitas yang lebih merinci mulai tingkat produksi hingga penjualan.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pers harus menjaga kepercayaan publik di tengah disinformasi dan AI. Kolaborasi media, pemerintah, dan platform digital jadi kunci ruang informasi sehat.
Puncak HPN 2026 di Banten menegaskan pentingnya peran pers sebagai penjaga kualitas informasi di era digital dan AI.
Kebijakan debt switching, yakni penukaran tenor surat utang pemerintah dengan instrumen baru yang memiliki jatuh tempo lebih panjang, akan dijalankan pada tahun ini.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved