Pemerintah dan BI Sepakati Debt Switching SBN Rp173,4 Triliun

Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan memastikan kebijakan debt switching, yakni penukaran tenor surat utang pemerintah dengan instrumen baru yang memiliki jatuh tempo lebih panjang, akan dijalankan pada tahun ini dengan target mencapai Rp173,4 triliun.

Keputusan tersebut tertuang dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 antara Kemenkeu dan BI pada Jumat (20/2). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, beserta jajaran. Pembiayaan utang akan dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik dan pasar global, serta penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri.

Dalam pelaksanaan, BI akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dari para pelaku pasar. Pembelian juga dilakukan melalui skema pertukaran SBN secara bilateral dengan pemerintah atau bilateral debt switch. Instrumen yang digunakan dalam mekanisme tersebut bersifat dapat diperdagangkan (tradeable) dan menggunakan harga pasar yang berlaku, sehingga tetap mengikuti mekanisme pasar.

Baca juga : Hingga 16 Maret, Bank Indonesia Sudah Beli SBN Rp65 Triliun

"Pelaksanaan transaksi debt switch SBN dengan pemerintah tahun 2026 direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp173,4 triliun," demikian tulis keterangan resmi BI dan Kemenkeu, Sabtu (21/2). 

Transaksi tersebut dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki Bank Indonesia dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022, dan 2025.

"Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berkomitmen penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat," tulisnya.

Baca juga : SBN ORI029 Disebut Jadi Investasi Aman di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Pelaksanaan lebih lanjut akan dikoordinasikan dari waktu ke waktu sebagaimana yang selama ini telah berjalan erat, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan baik domestik maupun global.

Pemerintah menegaskan penerbitan SBN didukung oleh pengelolaan portofolio utang yang menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko utang yang kuat, sehingga dapat menjaga stuktur utang pemerintah tetap sehat, aman dan berkesinambungan. Sementara, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan moneter 2026 secara konsisten untuk menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1% dan nilai tukar rupiah yang stabil, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Kebijakan moneter dalam pelaksanaanya antara lain ditempuh melalui strategi operasi moneter pro-market yang diarahkan untuk tetap menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan mengelola struktur suku bunga dan volume instrumen moneter, serta transaksi pembelian dan penjualan SBN di pasar sekunder. 

BI menjanjikan jumlah pembelian dan penjualan SBN dari pasar sekunder dilakukan secara terukur dalam program pengendalian moneter yang sesuai prinsip kebijakan moneter berhati-hati (prudent monetary policy), sehingga tetap konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi 2,5+1% dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. (E-3)