Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR transformasi digital dan keamanan siber sekaligus CEO Palo Alto Networks, Helmut Reisinger, memperingatkan meningkatnya kerentanan infrastruktur kritis di kawasan Eropa dan Asia terhadap serangan siber yang semakin agresif dan banyak didorong aktor negara (state-sponsored attacks). Peringatan itu disampaikan di sela gelaran Munich Security Conference 2026.
Reisinger menegaskan, tingkat kerentanan saat ini meningkat drastis dibandingkan lima tahun lalu. Ia menyebut perubahan lanskap ancaman terjadi sangat cepat, baik di Asia Pasifik maupun Eropa, seiring meluasnya adopsi teknologi digital di sektor publik dan infrastruktur vital.
“Dibandingkan lima tahun lalu, kita jauh lebih rentan, baik di Asia Pasifik maupun Eropa. Lanskap ancaman berubah sangat dramatis,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin 16 Februari 2026.
Menurut dia, percepatan digitalisasi memang membawa efisiensi, namun di sisi lain memperbesar risiko karena menciptakan fragmentasi teknologi dalam sistem keamanan. Banyaknya lapisan solusi keamanan yang tidak terintegrasi justru membuka celah baru bagi penyerang.
Sebagai respons, kawasan Eropa kini mendorong penerapan kerangka regulasi NIS2 guna meningkatkan standar keamanan siber, khususnya bagi perusahaan pengelola infrastruktur kritis dan layanan publik. Regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola risiko, pelaporan insiden, serta ketahanan sistem.
Reisinger juga menekankan pentingnya pendekatan platformization, yakni penyederhanaan tumpukan teknologi keamanan ke dalam platform terpadu agar deteksi dan respons ancaman dapat dilakukan lebih efektif.
Menjawab isu kesiapan pemerintah menghadapi hybrid threats—gabungan perang konvensional dan operasi siber berbasis kecerdasan buatan—Reisinger menyampaikan kekhawatiran serius. Ia menilai teknologi AI kini tidak hanya dimanfaatkan untuk pertahanan, tetapi juga oleh pihak penyerang.
“AI kini juga dimanfaatkan para penyerang. Kecepatan eksfiltrasi data meningkat drastis,” jelasnya.
Ia memaparkan, tiga tahun lalu rentang waktu antara kompromi sistem hingga pencurian data (eksfiltrasi) rata-rata mencapai sembilan hari. Namun kini, proses tersebut dapat terjadi hanya dalam satu hari.
“Ini peningkatan kecepatan yang dramatis,” katanya.
Perkembangan ini membuat respons insiden harus dilakukan jauh lebih cepat. Negara-negara yang berada dekat zona konflik, seperti Polandia dan kawasan Baltik, disebut semakin intensif membangun cyber shield guna melindungi layanan vital, terutama setelah melihat dampak nyata perang di Ukraina terhadap infrastruktur digital.
Dalam diskusi mengenai meningkatnya tren “nasionalisme digital”, Reisinger memberikan pandangan yang lebih bernuansa. Ia menilai nasionalisasi data tidak selalu berdampak negatif.
“Nasionalisasi data tidak selalu buruk. Itu soal data residency,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan, pendekatan kedaulatan data yang terlalu sempit—misalnya hanya mengandalkan data domestik—justru dapat melemahkan pertahanan siber. Menurutnya, kekuatan deteksi ancaman sangat bergantung pada luasnya data telemetri global yang dapat dianalisis.
Semakin banyak data serangan dari berbagai wilayah yang dihimpun, semakin kuat pula kemampuan sistem keamanan dalam mengenali pola dan mencegah serangan baru.
Ia menegaskan pentingnya tetap mematuhi regulasi lokal seperti European AI Act dan GDPR, namun kolaborasi data lintas negara harus tetap dijaga demi kepentingan pertahanan bersama.
Reisinger juga mengungkap skala ancaman yang dihadapi saat ini. Perusahaannya, kata dia, mendeteksi lebih dari 9 juta serangan siber baru setiap hari di seluruh dunia—angka yang mencerminkan eskalasi signifikan dalam aktivitas kejahatan siber global.
Lebih jauh, Reisinger menyoroti risiko terjadinya perlombaan senjata siber global atau cyber arms race. Ia menggambarkan situasi saat ini sebagai perlombaan “kucing dan tikus” yang timpang antara penyerang dan pihak bertahan.
“Penyerang hanya perlu benar satu kali, sementara kita harus benar sepanjang waktu,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurut dia, menuntut perubahan pendekatan dalam membangun ketahanan digital. Tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga kolaborasi lintas sektor.
Ia mendorong penguatan aliansi antara sektor swasta, pembuat kebijakan, serta badan keamanan siber nasional. Hubungan yang erat dan saling percaya dinilai krusial untuk mempercepat pertukaran intelijen ancaman, deteksi dini, serta mitigasi serangan.
Di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan percepatan transformasi digital, Reisinger menegaskan bahwa ketahanan siber kini menjadi fondasi utama keamanan nasional maupun stabilitas ekonomi global. (H-2)
DIGITALISASI sering kali menjadi indikator kemajuan masyarakat. Namun, pada saat yang sama hal itu juga memunculkan ancaman dan krisis baru bagi anak-anak
Keputusan SpaceX memblokir akses Starlink bagi pasukan Rusia membawa dampak fatal. Koordinasi serangan drone Moskow lumpuh, memberi peluang emas bagi serangan balik Ukraina.
Bosan lupa password? Di 2026, teknologi passwordless (passkeys) resmi jadi standar login global. Simak keunggulan dan cara kerjanya di sini.
Penelitian Cybernews menemukan kebocoran hingga 730 TB data pengguna dari ratusan aplikasi AI di Google Play Store akibat praktik keamanan yang lemah dan enkripsi hardcoded.
WhizHack berfokus pada konvergensi IT dan OT, yang menjadi perhatian penting di tengah tren digitalisasi yang semakin berkembang.
Peran CFO semakin strategis dalam menjaga stabilitas bisnis sekaligus mengarahkan perusahaan menghadapi tekanan ekonomi, transformasi digital, dan tuntutan keberlanjutan.
SIP melangkah dengan visi baru untuk menjadi orkestrator infrastruktur digital terpercaya di Indonesia, yang mensinergikan teknologi global dan talenta terbaik.
Transformasi teknologi tidak hanya fokus pada pengembangan sistem, tetapi juga memastikan keamanan, keandalan, serta relevansi layanan terhadap kebutuhan industri dan masyarakat.
Upaya meningkatkan literasi dan pengelolaan keuangan karyawan semakin menjadi fokus dalam transformasi digital dunia kerja.
Plt Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Syska Hutagalung mengungkapkan inisiatif ini dinilai sejalan dengan arah pembangunan ekonomi digital dan penguatan koperasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved