Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS penipuan lelang yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), masih marak terjadi di tengah masyarakat. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara lelang, mengingatkan agar masyarakat mewaspadai modus penipuan seperti ini.
DJKN mencatat, sampai dengan Mei 2023 terdapat 55 laporan masyarakat ke contact center Halo DJKN terkait penipuan lelang yang mengatasnamakan DJKN/KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Dari kasus ini tidak menutup kemungkinan masih banyak korban penipuan yang tidak melaporkan.
Direktur Lelang DJKN Joko Prihanto mengatakan, elang resmi yang dilaksanakan Kemenkeu hanya diselenggarakan oleh DJKN melalui situs lelang.go.id. Selain itu, penipuan dengan modus lelang ini dapat dikenali oleh masyarakat.
Baca juga : KPK Lelang Barang Gratifikasi Mulai dari Rp57 Ribu sampai Rp9,3 Juta
Joko mengungkapkan, terdapat beberapa ciri-ciri penipuan berkedok lelang yang dapat menjadi alat screening awal saat kita mendapati sebuah pengumuman ataupun tawaran lelang. Pertama, mengaku sebagai pegawai DJKN dan aktif menghubungi korban. Kedua, menggunakan akun media sosial palsu dan mencantumkan beberapa logo perbankan.
Ketiga, menjanjikan ‘kemenangan’ bagi peserta lelang. Keempat menawarkan lelang dengan harga yang tidak wajar. Kelima, eminta membayar down payment. Keenam, mendesak untuk segera transfer dan meminta melakukan transfer ke rekening pribadi. Terakhir, menawarkan pembayaran secara mencicil.
Baca juga : Rayakan Satu Dekade, Balai Lelang Mobil Auksi Berkomitmen Beri Layanan Terbaik
“Jika mendapati ciri-ciri itu, segera lakukan verifikasi ke Portal Lelang Indonesia www.lelang.go.id untuk memastikan apakah pengumuman lelang tersebut dimuat di sana. Sobat Lelang juga bisa menghubungi call center Halo DJKN di 150-991 dan konsultasikan apakah lelang dimaksud benar-benar ada ataukah tipuan belaka,” ujar Joko.
Joko menegaskan, informasi resmi mengenai lelang DJKN hanya bisa didapatkan melalui situs www.lelang.go.id aplikasi mobile Lelang indonesia yang dapat diunduh melalui Playstore dan AppStore, serta pengumuman koran dan papan pengumuman KPKNL-KPKNL di seluruh Indonesia.
“ Jika mengikuti lelang melalui kanal yang telah disediakan dan mengikuti petunjuk seperti dimaksud, maka dapat dipastikan lelang yang diikuti adalah lelang yang resmi dan aman,” pungkasnya. (RO/Z-5)
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengejar sebanyak 200 wajib pajak (WP) penunggak dengan total nilai tunggakan mencapai Rp60 triliun.
SEBANYAK Rp176,3 triliun akan dialokasikan sebagai belanja investasi pada APBN 2023. Capaiannya hingga akhir Juni 2023, terealisasi sebesar Rp39 triliun atau 22,12%.
“DJKN selalu berusaha mengoptimalkan fungsi lelang sebagai sarana jual beli, untuk mendukung penegakan hukum, serta tertib administrasi negara dalam kerangka fungsi publik."
Tahun lalu DJKN dan LMAN telah meluncurkan aplikasi AESIA yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan pemanfaatan aset negara,
DANA Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikembalikan baru Rp28,53 triliun atau 25,83% dari Total Utang Rp110 triliun. Sementara, kerja satgas BLBI berakhir tahun ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved