DPR Pertanyakan Efektivitas Aplikasi AESIA dalam Pemanfaatan Aset Negara

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mempertanyakan efektivitas aplikasi AESIA atau Aset untuk Indonesia yang dibuat dengan tujuan mendongkrak pemanfaatan aset negara oleh masyarakat luas.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran bagi beberapa Eselon I Kementerian Keuangan RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Selasa (13/6).

“Akhir tahun lalu DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) bersama LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara ) telah meluncurkan aplikasi AESIA yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan pemanfaatan aset negara," kata .Puteri.

Baca juga: Kemenkeu Catat Transaksi Lelang Sepanjang 2022 Capai Rp35 Triliun

"Yang belum disampaikan kepada kita tadi, progres pengembangan AESIA sampai dengan saat ini dan seberapa besar antusiasme dari masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi ini?” tanya Puteri dalam rapat.

Aplikasi besutan LMAN ini secara resmi diluncurkan pada Desember 2022 lalu dan digunakan sebagai platform pemasaran aset negara, baik dikelola oleh LMAN namun juga milik kementerian, lembaga, pemda, BUMN dan juga BUMD.

Politikus Partai Golkar ini lantas juga menyinggung kesiapan AESIA untuk mengelola aset negara yang ada di Jakarta pasca-pemindahan ibu kota ke IKN. 

Baca juga: LMAN Luncurkan Platform Optimalisasi Aset Negara

“Kira-kira seperti apa target pengembangan AESIA pada tahun 2024 nanti dan sudah sejauh mana kesiapan AESIA ini untuk nantinya mengelola aset di Jakarta yang akan ditinggalkan seiring dengan kepindahan kita ke ibukota negara baru yaitu nusantara,” ujarnya. 

Legislator Dapil Jawa Barat VII ini juga meminta penjelasan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengenai upaya pemetaan dan identifikasi bagi aset-aset negara di Jakarta.

Ia berharap aset yang ditinggalkan di ibu kota lama bisa menjadi sumber pembiayaan yang ikut menyokong kebutuhan pembangunan IKN. 

Baca juga: Ini Penyebab Investor Ogah Tanam Dana Di IKN

“Tentu kita mengharapkan pengelolaan aset di IKN lama ini nanti bisa jadi sumber pembiayaan kreatif untuk menyokong kebutuhan pendanaan pembangunan IKN baru.Tentunya jadi tidak sia-sia,” tambahnya.

Dalam paparan Dirjen Kekayaan Negara, ‘sinkronisasi kebijakan pengelolaan aset di Jakarta dalam rangka pemindahan ibu kota’ menjadi salah satu dari tiga proyek prioritas nasional yang ditawarkan oleh DJKN.

Dua proyek prioritas nasional lain yang diampu oleh DJKN adalah ‘penanganan dana pemulihan hak tagih negara aset eks-BLBI’ serta ‘pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional. (RO/S-4)