Kemenkeu Catat Transaksi Lelang Sepanjang 2022 Capai Rp35 Triliun

DIREKTORAT Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sepanjang 2022, transaksi lelang mencapai Rp35 triliun atau 117% dari target, yakni Rp30 triliun. 

Selain itu, bea lelang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil lelang pada 2022 mencapai Rp850 miliar, atau 121% dari target sebesar Rp700 miliar.

Direktur Lelang DJKN Kemenkeu Joko Prihanto mengatakan bahwa capaian ini mengalami peningkatan sejak 2017. "Ada tren pertumbuhan positif, dari Rp16 triliun pada 2017 sampai Rp35 triliun di 2022," jelasnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/1).

"PNBP juga pertumbuhannya positif. Kita berharap pada 2023 ada pertumbuhan positif dalam pokok lelang dan bea lelang atau PNBP," imbuh Joko.

Baca juga: Lelang Tujuh SBN, Pemerintah Raup Rp15,5 Triliun

Adapun capaian Rp35 triliun tersebut bersumber dari hasil lelang melalui penegakan hukum sebesar Rp2 triliun. Lalu, penjualan barang agunan Rp10 triliun dan lelang secara sukarela atau terhadap perusahaan pailit yang asetnya dilelang dan sebagainya sebesar Rp23 triliun.

Dilihat jenisnya, dari capaian Rp35 triliun terdiri dari lelang melalui Pasal 6 Undang-Undang tentang Hak Tanggungan mencapai Rp9,9 triliun. Kemudian, kepailitan mencapai Rp2,2 triliun, sukarela Rp13 triliun, serta barang milik negara dan daerah Rp882 miliar.

Lalu, barang rampasan atau sitaan dari kejaksaan Rp625 miliar dan lelang pengadilan Rp378 miliar. Selain itu, dari capaian tersebut, hasil yang disetorkan kepada kas negara mencapai Rp2,7 triliun. 

Baca juga: Pasar Jaya Bakal Lelang Beras Sisa Di Gudang Pulo Gadung

"Angka Rp2,7 triliun pada 2022 kita upayakan pada tahun ini akan mengalami pertumbuhan signifikan, sehingga kontribusi lelang selalu meningkat," tuturnya.

Dalam pelaksanaan lelang pada 2022, DJKN juga melaksanakan program pemberdayaan UMKM melalui lelang. Terdapat 936 pelaku UMKM yang diajak menjual produknya melalui lelang. Serta, diberikan pelatihan terkait penggunaan teknologi dan digitalisasi.

"Dukungan DJKN atau Kemenkeu kepada UMKM melalui program ini kita berikan kemudahan. Misalnya, ada relaksasi bagi UMKM berupa tarif bea lelang 0%. Relaksasi lainnya, pembebasan uang jaminan bagi peminat barang UMKM di laman lelang.go.id," kata Joko.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan lelang dapat mencapai Rp33 triliun. Sementara itu, untuk PNBP diharapkan dapat mencapai Rp758 miliar.(OL-11)