Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH meraup dana sebesar Rp15,5 triliun dari pelelangan tujuh Surat Berharga Negara (SBN) pada Selasa (6/12) ini. Dana tersebut diambil dari total penawaran yang masuk sebesar Rp27,66 triliun.
Adapun ketujuh SBN yang dilelang tersebut memiliki seri SPN03230308 (new issuance), SPN12231207 (new issuance), FR0095 (reopening), FR0096 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyampaikan, penerbitan SBN tersebut merupakan yang terakhir dilakukan pemerintah pada tahun ini. Secara umum, penyelenggaraan lelang SBN sepanjang 2022 dinilai telah berhasil memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperlukan.
Baca juga: Menkeu: Perencanaan Belanja Negara Masih Harus Diperbaiki
"Di tengah kondisi pasar yang cukup volatile sepanjang tahun, pemerintah telah berhasil menyelesaikan lelang SBN sesuai jadwal yang ditetapkan serta memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperlukan," ujar Suminto dalam keterangannya.
Pelelangan SBN kali ini diwarnai dengan sikap wait and see pelaku pasar menjelang Federal Open Market Commitee (FOMC) meeting pekan depan. Investor disebut masih percaya diri dan optimis pada lelang SBN.
Hal itu tercermin dari tingginya incoming bids sebesar Rp27,66 triliun, atau 1,84 kali dari target indikatif sebesar Rp15,0 triliun. Selain itu, dari pasar domestik, rilis data ekonomi Indonesia menunjukkan tone positif antara lain data inflasi November kembali turun menjadi 5,42% (yoy) dari inflasi Oktober 5,71% (yoy) dan di bawah konsensus pasar 5,5% (yoy).
Minat investor non residen meningkat menjadi Rp6,93 triliun dari Rp6,40 triliun pada lelang sebelumnya. Jumlah incoming bids dari investor non residen mayoritas pada seri SUN tenor panjang (lebih dari 10 tahun) yaitu Rp6,48 triliun atau 93,5% dari total incoming bids investor asing dan dimenangkan sebesar Rp5,77 triliun atau 37,26% dari total awarded bids.
Baca juga: Akhir November: Pasar Saham Melemah 0,25%, Reksadana Turun 1,26%
Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan menyebut seri SUN tenor 6 dan 11 tahun kembali mendominasi permintaan investor pada lelang hari ini. Jumlah incoming bids dan awarded bids masing-masing sebesar 58,91% dari total incoming bids dan 42,0% dari total awarded bids.
"Selain itu, incoming bids terbesar pada tenor 11 tahun yaitu Rp9,07 triliun, 32,78% dari total incoming bids dan dimenangkan sebesar Rp6,50 triliun, 42,0% dari total awarded bids," jelasnya.
Secara umum, cost of borrowing penerbitan SUN pada lelang hari ini kembali turun dibanding lelang sebelumnya. Tercermin pada Weighted Average Yield (WAY) Obligasi Negara yang dimenangkan turun sebesar 1 hingga 61 bps, dibandingkan WAY Obligasi Negara pada lelang sebelumnya, kecuali tenor 16 tahun naik 4bps.(OL-11)
Indonesia berhasil memenangkan bidding lahan di Mekkah untuk Kampung Haji. Pemerintah akan membangun hotel dan kawasan khusus jemaah haji Indonesia
JBA Indonesia merelokasi cabang Bandung ini untuk menyesuaikan kebutuhan layanan dari sisi luas penyimpanan kendaraan dan ruang pelaksanaan lelang
Melalui kegiatan Lelang Fun Run 2025, DJKN berupaya memperkenalkan platform jual-beli lelang.go.id kepada masyarakat.
Kejagung akan melelang sejumlah aset sitaan milik terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis, dan istrinya, artis Sandra Dewi, uangnya akan diserahkan ke negara
PT Kawasan Berikat Nusantara mengadakan tender Design & Build Pembangunan Racking Pembagunan Pipanisasi SBU Kawasan Marunda PT Kawasan Berikat Nusantara.
Majelis hakim menyatakan gugatan Rea Wiradinata tidak dapat diterima karena dinilai berada di luar kewenangan absolut PN Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved