Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui kualitas belanja negara baik di pusat dan daerah masih harus terus diperbaiki.
Saat ini, ia mengatakan belanja kementerian, lembaga dan pemda belum sepenuhnya direncanakan secara matang.
"Belanja kementerian dan lembaga memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menekankan bahwa anggaran harus didesain secara efisien dan tepat guna serta berbasis pada manfaat.
"Dengan begitu, kita bisa menghindari APBN mengalami sisa anggaran yang berlebih akibat ketidakmampuan untuk eksekusi," tuturnya.
Baca juga: Pemerintah Tetapkan Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen
Belanja negara yang baik begitu penting untuk mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara merata.
Sinergi antara pusat dan daerah juga menjadi kunci agar program-program bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi, tanpa terjadi tumpang tindih.
"Oleh karena itu, kita akan mendukung sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan demi mencapai sasaran pembangunan nasional," tandasnya.(OL-4)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved