Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui kualitas belanja negara baik di pusat dan daerah masih harus terus diperbaiki.
Saat ini, ia mengatakan belanja kementerian, lembaga dan pemda belum sepenuhnya direncanakan secara matang.
"Belanja kementerian dan lembaga memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menekankan bahwa anggaran harus didesain secara efisien dan tepat guna serta berbasis pada manfaat.
"Dengan begitu, kita bisa menghindari APBN mengalami sisa anggaran yang berlebih akibat ketidakmampuan untuk eksekusi," tuturnya.
Baca juga: Pemerintah Tetapkan Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen
Belanja negara yang baik begitu penting untuk mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara merata.
Sinergi antara pusat dan daerah juga menjadi kunci agar program-program bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi, tanpa terjadi tumpang tindih.
"Oleh karena itu, kita akan mendukung sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan demi mencapai sasaran pembangunan nasional," tandasnya.(OL-4)
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved