Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui kualitas belanja negara baik di pusat dan daerah masih harus terus diperbaiki.
Saat ini, ia mengatakan belanja kementerian, lembaga dan pemda belum sepenuhnya direncanakan secara matang.
"Belanja kementerian dan lembaga memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menekankan bahwa anggaran harus didesain secara efisien dan tepat guna serta berbasis pada manfaat.
"Dengan begitu, kita bisa menghindari APBN mengalami sisa anggaran yang berlebih akibat ketidakmampuan untuk eksekusi," tuturnya.
Baca juga: Pemerintah Tetapkan Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen
Belanja negara yang baik begitu penting untuk mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara merata.
Sinergi antara pusat dan daerah juga menjadi kunci agar program-program bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi, tanpa terjadi tumpang tindih.
"Oleh karena itu, kita akan mendukung sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan demi mencapai sasaran pembangunan nasional," tandasnya.(OL-4)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved