Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui kualitas belanja negara baik di pusat dan daerah masih harus terus diperbaiki.
Saat ini, ia mengatakan belanja kementerian, lembaga dan pemda belum sepenuhnya direncanakan secara matang.
"Belanja kementerian dan lembaga memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menekankan bahwa anggaran harus didesain secara efisien dan tepat guna serta berbasis pada manfaat.
"Dengan begitu, kita bisa menghindari APBN mengalami sisa anggaran yang berlebih akibat ketidakmampuan untuk eksekusi," tuturnya.
Baca juga: Pemerintah Tetapkan Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen
Belanja negara yang baik begitu penting untuk mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara merata.
Sinergi antara pusat dan daerah juga menjadi kunci agar program-program bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi, tanpa terjadi tumpang tindih.
"Oleh karena itu, kita akan mendukung sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan demi mencapai sasaran pembangunan nasional," tandasnya.(OL-4)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved