Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan \defisit APBN 2023 berada di bawah 3% dari GDP, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (1/12).
"Defisit APBN 2023 makin mengecil yaitu sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84%. Ini secara konsisten melaksanakan Perppu 1 Tahun 2020 yaitu konsolidasi fiskal yang menyebutkan pada 2023 defisit harus dijaga di bawah 3% dari GDP," ujar Sri Mulyani.
Angka defisit sebesar Rp598,2 triliun berasal dari selisih antara pendapatan dan belanja negara tahun depan.
Baca juga: Target Belanja APBN Turun, Presiden Minta Kawal Ketat
Secara total, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp2.463 triliun. Itu berasal dari pemasukan perpajakan sebesar Rp2.021 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp441,4 triliun, dan hibah Rp0,4 triliun.
Sementara, belanja ditetapkan mencapai Rp3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.(OL-5)
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Dengan kondisi yang ada, pemerintah harus lebih prudent dalam mengelola fiskal dan menerapkan prinsip spending better.
APBN per Mei 2025 tercatat mengalami defisit Rp21 triliun, atau 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Bagaimana semestinya pemerintah bersikap agar situasi dan kondisi yang ada tak benar-benar menjelma menjadi bencana?
Realisasi APBN 2024 untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahun ini telah mencapai Rp11,2 triliun, atau 26,4% dari pagu yang dinaikan menjadi Rp42,5 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved